M Yamin Kahar Dihukum 30 Bulan Penjara

Metro-719 hit 18-06-2020 22:39
Terdakwa M Yamin Kahar saat jalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Kamis (18/6). (Dok : Istimewa)
Terdakwa M Yamin Kahar saat jalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Kamis (18/6). (Dok : Istimewa)

Penulis: Can | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala -- Pengusaha ternama di Sumbar, Muhammad Yamin Kahar divonis bersalah oleh Majelis Hakim dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, pada sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Padang, Kamis (18/6).

Oleh Mejelis Hakim, terpidana terbukti bersalah terkait pemberian uang atas proyek pembangunan kepada Bupati Solok Selatan non aktif Muzni Zakaria, dan mendapatkan hukuman dua tahun enam bulan penjara (30 bulan).

Vonis hukuman pidana tersebut disampaikan langsung Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Tak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta, subsider empat bulan penjara.

Baca Juga

"Hal-hal yang memberatkan terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi," kata Hakim Ketua sidang Yose Rizal didampingi Zaleka dan M Takdir dalam sidang putusan hari itu.

Majelis hakim berpendapat, terdakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b, Undang -Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menuturkan bahwa, unsur setiap orang telah terpenuhi dan telah terjadi pemberian dari terdakwa kepada Muzni Zakaria yang menjabat sebagai Bupati Solok Selatan aktif saat itu.

"Bahwa terdakwa tidak satu pun mengerjakan proyek pembangunan jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan," ujar hakim ketua itu.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim juga menolak saksi ahli dari Penasihat Hukum (PH), dan juga pembelaan dari terdakwa.

Usai pembacaan putusan, terdakwa yang didampingi PH, mengaku pikir-pikir atas putusan vonis Hakim itu. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan pikir-pikir atas putusan vonis tersebut.

Jelang sidang ditutup, PH terdakwa Halius Hosen dan Wilson Saputra, bersama tim meminta agar JPU KPK menindak orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama tiga tahun penjara, denda Rp200 juta dan subsider enam bulan penjara.

Seperti yang sudah diberitakan, disebutkan kasus suap yang menjerat Bupati Solok Selatan non aktif itu terkait pembangunan Masjid Agung dan pembangunan Jembatan Ambayan, pada tahun 2018 , di Kabupaten Solok Selatan.

Saat itu, Bupati Solok Selatan non aktif ini memberikan kesempatan kepada terdakwa Muhammad Yamin Kahar untuk mengerjakannya sesuai dengan proses lelang.

Bupati memerintahkan anak buahnya agar proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mengerjakan proyek itu, bahkan diberikan kepada orang lain. Terdakwa pun memberikan hadiah kepada bupati, sehingganya bupati non aktif itu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Komentar