Paradigma Kampanye Bergeser ke Metode Digital

Metro-207 hit 15-10-2020 21:59
Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai saat memaparkan metode ilkan kampaye paslon untuk media, dalam acara Ngopi 2020 dengan wartawan di Padang, Kamis (15/10). (Foto : Arzil)
Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai saat memaparkan metode ilkan kampaye paslon untuk media, dalam acara Ngopi 2020 dengan wartawan di Padang, Kamis (15/10). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala -- Pelaksanaan kampanye Pilkada serentak 2020 alami perbedaan di banding pilkada maupun pileg tahun-tahun sebelumnya.

Perbedaan cara atau metode pelaksanaan kampanye di pilkada tahun 2020 ini terungkap dari diskusi KPU Sumbar dengan sejumlah wartawan dalam acara Ngopi (Ngobrol Pilkada) 2020, di Padang, Kamis siang (15/10).

"Perbedaan itu selain disebabkan kondisi pandemi yang masih terjadi saat ini, juga berubahnya regulasi pelaksanaan pemilihan yang dikeluarkan KPU serta paradigma kampanye," ungkap Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai saat itu.

Baca Juga

Terkait soal regulasi, Gebril menyebutkan hal itu diatur sesuai PKPU No. 4 tahun 2017 yang diubah menjadi PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan.

Dia juga menyampaikan untuk Pilkada 2020 ini, iklan kampanye paslon di media elektronik seperti televisi dan radio, serta media cetak tidak dibenarkan menerima iklan dari paslon.

"Paslon dilarang beriklan di media cetak dan elektronik itu kecuali iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU," tutur Gebril.

Sedangkan untuk media daring dan media sosial, dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon selama 14 hari sebelum masuknya minggu tenang, tepatnya mulai 22 November sampai 6 Desember 2020.

"Itupun dibatasi hanya maksimal satu iklan banner untuk 5 media online," ujar Gebril.

Selain regulasi, dia menyebutkan paradigm kampanye kali ini berubah ke bentuk digital dan tidak lagi bentuk konvensional.

"Meski begitu KPU tidak juga menghilangkan kampanye cara konvensional seperti rapat umum dan tatap muka yang dilakukan pasangan calon (paslon), namun itu harus mengunakan protokol kesehatan, misalnya jumlah peserta rapat umum atau tatap muka harus 50 persen dari kapasitas lokasi acara," sebut Gebril.

Selanjutnya, terkait pemberitaan kampanye tidak dibatasi, namun harus dibedakan antara konten iklan dan pemberitaan kampanye.

"Kalau berita tidak dibatasi waktunya, hanya iklan yang dibatasi. Pada prinsipnya, PKPU tidak membatasi pemberitaan, karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui.," tukas Gebril.

Komentar