One Voter One Reward, Ini Baru Namanya Pesta Rakyat

432 hit
One Voter One Reward, Ini Baru Namanya Pesta Rakyat

Akmal, S.Sos

Alumni Fisipol Universitas Eka Sakti Padang
Pemilu

merupakan singkatan dari Pemilihan Umum. Pemilu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Pemilu sering disebut pesta rakyat. Pesta rakyat berarti rakyat bereuforia.

Nah, muncul pertanyaan sudahkah rakyat merasakan pesta itu? Sudah benar-benar sukseskah pesta itu? Sudahkah target dari pesta itu tercapai? Pertanyaan yang hampir sama butuh jawaban yang juga hampir sama.

Mari kita jawab pertanyaan terakhir yang akan mewakili dua pertanyaan yang lainnya sudahkah target pesta itu tercapai?

Tentu salah satu targetnya adalah bagaimana saat pesta rakyat itu pemilih akan datang dengan jumlah mendekati maksimal yaitu mendekati 100 persen pemilih. Impossible memang.

Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Minimal meningkatnya pemilih yang datang untuk memilih di Pemilu 2024 nanti.

Itu Bisa!. Bagaimana caranya meningkatkan partisipasi politik sehingga masyarakat berduyun-duyun datang ke bilik suara?

Saya menyebut gagasan ini dengan One Voter One Reward. Saya berpikir diantara deburan ombak Mentawai di tempat saya mengabdi, ditempat saya berkuras, di tempat mana hati dan pikiran saya total menjadi pelayan masyarakat selaku abdi negara.

Ini hari saya hendak mengurai dan mengirai-ngirai pikiran di saat mana partisipasi politik terasa menurun.

Menurut Wikipedia, partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya.

Karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Menurut Samuel P Huntington dan Joan M Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Sehingga dengan partisipasi politik tersebut masyarakat berharap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik di masyarakat, hingga dapat mewujudkan cita-cita negara tersebut.

Golongan partisipasi politik menurut Milbrathand Goel, apatis merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

Spektator, merupakan orang yang setidak tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.

Gladiator, merupakan mereka yang tidak secara aktif terlibat dalam proses politik. Pengkritik dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Individu tersebut memberikan opini pemerintah dengan tujuan agar pemerintah suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik dengan cara mengkritik.

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan.

Dalam rezim partisipatif, warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya. Pada rezim demokratis, warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Partisipasi politik yang saya maksudkan dalam di gagasan ini adalah partisipasi masyarakat sadar politik untuk ramai-ramai ke bilik suara ketika dilaksanakan pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau Arief Budiman mengatakan partisipasi pemilih di Pilkada 2020 mencapai 76,13 persen. Angka 76,13 itu terbilang angka yang kecil.

Saya berpikiran bagaimana caranya supaya angka itu menjadi 90 persen atau bahkan bisa meledak menjadi 99 persen.

Nah apa mungkin? Bukankah tak ada yang tak mungkin di atas dunia ini. Saya yakin, ketika gagasan ini saya apungkan di salah satu media cetak ternama di Sumbar, bisa saja saya berisiko mendapat cibiran politik.

Tapi, apapun itu, di negara demokratis seperti Indonesia yang sangat kita cintai ini, mengeluarkan pendapat atau menyatakan pendapat dilindungi oleh negara.

Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut.

Ini sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28l ayat (4) UUD 1945.

Karena negara melindungi hak mengeluarkan pendapat maka pada tulisan ini saya hendak meluncurkan pendapat saya tentang bagaimana caranya meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk ramai-ramai datang mencoblos ke bilik suara.

Sudah saatnya masyarakat yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilu diberikan penghargaan oleh negara.

Apa bentuk penghargaannya? Tidak sulit-sulit. Penghargaannya adalah beri pengganti uang transpor kepada pemilih yang datang ke TPS, dengan nominal cukup Rp100 ribu rupiah saja.

Pemberian uang ini bukan berarti pemanjaan terhadap masyarakat dan juga bukan berarti pembodohan terhadap masyarakat.

Walaupun memilih itu adalah hak masyarakat. Tapi sudah saatnya negara beri penghargaan terhadap masyarakat yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk melaksanakan haknya dalam pemilu.

Apa dampak dari semua ini? Tentu dampak positif yang akan muncul, diantaranya jumlah orang yang akan datang memilih akan meningkat.

Yang biasanya sangat sulit mencapai persentase maksimal, sekarang akan mendekati.

Tidak akan sulit lagi untuk mengajak masyarakat untuk memilih, karena masyarakat akan tumbuh kesadarannya untuk terdaftar sebagai pemilih dan mereka akan datang pada pesta itu.

Dengan banyaknya pemilih datang memilih, maka hasil pemilu akan terasa lebih sempurna karena golput sudah ter-perangi dengan sendirinya.

Tentu negara ini akan lebih berkah karena meningkatnya kepedulian masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakilnya, sisa suara yang terbuang atau dibakar akan berkurang.

Uang negara yang sumbernya dari rakyat akan beredar langsung ditengah rakyat. Pasar-pasar tradisional dan warung kelontong akan merasakan nikmat ini.

Masyarakat kelas menengah ke bawah akan menikmati kehidupan yang istimewa pada hari pesta itu, karena Rp100 ribu minimal bisa beli beras 7 kg.

Bayangkan kalau pemilih satu keluarga itu ada 2-5 orang. Mungkin mereka bisa beli ayam atau daging untuk dinikmati saat hari pesta itu berlangsung.

Mungkin atau bisakah terencana dan dianggarkan pada Pemilu 2024? Tentu kembali kepada rakyat yang mengusulkan kepada wakilnya dan pemerintah itu sendiri.

Dan tidak lepas dari semua itu adalah ketersediaan keuangan negara untuk ini.

Kalau "one voter one reward" pada 2024 terwujud maka pemilu akan benar-benar nyata menjadi pesta rakyat... Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat!

Komentar