Peraturan Lalu Lintas Terus Ditegakkan, Masyarakat Selalu Diingatkan

255 hit
Peraturan Lalu Lintas Terus Ditegakkan, Masyarakat Selalu Diingatkan

Bayu Tri Hidayat

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.

Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, salah satunya adalah menegakkan hukum peraturan berlalu lintas.

Peran polisi di jalanan sangat penting karena untuk mengatasi masalah masalah lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, pengalihan arus, sistem ganjil genap, pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya.

Polisi adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan tidak terjadi masalah dalam berlalu lintas.

Namun menurut saya dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas.

Kenyataannya sehari hari, dalam hal penerapan atau penegakkan berlalu lintas belum maksimal dilakukan dari sekian banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

Terkadang para penegak hukum berlalu lintas atau anggota kepolisian hanya meminta uang komisi kepada pelaku pelanggaran sebagai jaminan untuk tidak dilakukan penilangan, dan menurut saya pribadi uang tersebut digunakan sebagai uang saku pribadi anggota polisi tersebut.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih lemah terhadap undang-undang, juga penegak hukumnya, sehingga penerapan undang-undang ini tidak berjalan efektif.

Seharusnya, undang-undang bahkan penegak hukumnya harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas.

Lalu lintas tersusun dari berbagai unsur yakni manusia sebagai pemakai jalan (road user) yang dapat berfungsi sebagai : pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki, kendaraan (vehicle), prasarana jalan (infrastruktur).

Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi sehingga membentuk lalu lintas. Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas.

Setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam hal kemampuannya.

Kombinasi dari komponen tersebut akan menghasilkan satu perilaku pengambilan keputusan yang berbeda pada saat menghadapi satu permasalahan lalu lintas.

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain).

Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan (lampu jalan dan tata ruang).

Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi peran manusia dalam berlalu lintas.

Peran utama masyarakat dalam berlalu lintas adalah mematuhi peraturan peraturan lalu lintas yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Kesadaran hukum pada masyarakat dalam melaksanakan sebuah peraturan berlalu lintas tidak terbatas pada membaca atau mengetahui saja, akan tetapi juga perlu melaksanakan aturan tersebut tanpa terpaksa.

Kesadaran hukum berlalu lintas berarti bahwa seseorang yang melakukan kegiatan berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas tersebut.

Hal ini cukup penting dilaksankan bahkan menurut saya hal ini wajib dilaksanakan agar tercipta keamanan dan keselamatan bagi orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas.

Pengetahuan peraturan mengenai hukum lalu lintas seharusnya diketahui dan dipahami oleh para pengemudi kendaraan bermotor.

Pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi (SIM). Pada saat melakukan pendaftaran SIM, pengemudi wajib mengetahui dan memahami aturan wajib berlalu lintas.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bahwa pengemudi kendaraan bermotor tidak mengetahui dan memahami mengenai peraturan hukum lalu lintas yang berlaku.

Permasalahan utama dalam kesadaran hukum yaitu mengenai sikap dan perilaku hukum masyarakat pada saat mengendarai kendaraan bermotor.

Pengemudi kendaraan bermotor seringkali mengabaikan peraturan berlalu lintas.

Menurut saya, inilah beberapa pelanggaran seringkali dilakukan oleh masyarakat, seperti tidak menggunakan helm, bermain smartphone saat dijalan, tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas, berboncengan melebihi 2 orang, berkendara secara kebut kebutan, melawan arus, melanggar marka jalan, dan lain sebagainya.

Mungkin hal-hal tersebut terjadi dikarenakan dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dan karena hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan.

Menurut saya lagi, sikap abai terhadap peraturan hukum mengenai lalu lintas ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari.

Sikap abai ini dapat menjadi tolak ukur kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Sikap yang tidak sesuai ini timbul dalam masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Disebabkan oleh berbagai hal, tidak adanya rasa hormat dan takut terhadap peraturan menjadi salah satu penyebab sikap negatif masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Tidak dihormati dan ditakuti sebuah aturan disebabkan adanya anggapan masyarakat bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat dan tidak berlaku bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, atau penegak hukum.

Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya perilaku menyimpang dari aturan hukum yang berlaku pada saat berlalu lintas.

Peraturan lalu lintas yang masih berlaku sampai sekarang adalah harus memakai helm saat berkendara, tidak bermain handphone saat berkendara, tidak lupa lampu isyarat saat berbelok.

Kemudian, di kendaraan harus ada plat nomor terpasang, wajib memiliki SIM, wajib membawa STNK saat berkendara, mematuhi rambu rambu lalu lintas, mengetahui hak hak pejalan kaki, tidak melawan arus, pasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil, menghormati pesepeda dan pejalan kaki, tidak melanggar marka jalan.

Selanjutnya, mematuhi batas kecepatan maksimum, wajib mengecek kelengkapan kendaraan sebelum berkendara, tidak boleh berkendara melewati trotoar, dan lain sebagainya.

Tetapi menurut saya, masyarakat masih banyak yang bingung tentang rambu rambu lalu lintas yang dipasang di jalan, masih belum memahami arti rambu rambu tersebut, dan masyarakat tidak mengerti hak pejalan kaki dan pesepeda.

Masyarakat masih banyak seenaknya sendiri melewati trotoar saat macet, mengabaikan rambu rambu kecepatan maksimum dan mungkin masi banyak yang belum memiliki SIM tapi sudah berkendara di jalanan, padahal syarat utama mengendarai kendaraan adalah memiliki SIM.

Mengapa saya beropini seperti itu, dikarenakan masyarakat kita masih banyak yang tidak mengerti tentang peraturan peraturan lalu lintas yang ada dan naik motor juga asal asalan yang penting bisa jalan.

Tugas penegak hukum terhadap peraturan berlalu lintas adalah wajib menjadi contoh masyarakat bahwa mematuhi peraturan lalu lintas itu sangat penting, maka dari itu pasti masyarakat tidak mengabaikan peraturan tersebut dan menjadi patuh akan peraturan peraturan lalu lintas yang ada.

Peran polisi di jalanan sangat penting karena untuk mengatasi masalah masalah lalu lintas seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, pengalihan arus, sistem ganjil genap, pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya.

Polisi adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan tidak terjadi masalah dalam berlalu lintas.

Tetapi masih penegak hukum yang belum bisa menjadi contoh masyarakat karena perilakunya yang menyimpang dan tidak disukai masyarakat.

Seperti berkendara sepeda motor seenaknya sendiri mentang mentang polisi, meminta uang komisi terhadap pelaku pelanggar peraturan lalu lintas dengan iming imingan bebas tilang, dan kurang mengayomi masyarakat, seperti mereka tidak peduli dengan keadaan masyarakat.

Hal hal tersebutlah membuat masyarakat kurang percaya dengan penegak hukum di jalanan dan menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

Bagaimana mau patuh dengan peraturan yang ada, kalau penegak hukum saja tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Pelanggaran Pelanggaran yang sering terjadi di kehidupan masyarakat sangat banyak, seperti, tidak memakai helm saat berkendara, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK saat berkendara.

Tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus, melanggar marka jalan, melebihi batas kecepatan maksimum.

Bermain handphone saat berkendaraan, berkendara melebihi batas maksimum, tidak menghormati hak pejalan kaki dan pesepeda, berkendara melewati trotoar, menerobos lampu merah, kendaraan bermotor berkendara melewati flyover khusus mobil, berkendara berboncengan lebih dari 2 orang.

Sangat banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi yang dilakukan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai (menyimpang) disebabkan adanya ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas.

Ketidakpercayaan ini timbul dikarenakan seringkali penegak hukum melakukan tebang pilih terhadap penegakan hukum lalu lintas dan juga perilaku buruk oknum pejabat negara dan pejabat pemerintahan pada saat berlalu lintas.

Oknum pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat seringkali mengabaikan aturan lalu lintas.

Ada juga penegak hukum hanya melakukan pungutan liar (Pungli) kepada pelaku pelanggaran agar terbebas dari tindakan tilang dan uang tersebut digunakan pribadi sebagai uang saku mereka.

Karena hal-hal tersebut masyarakat menjadi tidak hormat dan tidak takut terdapat peraturan lalu lintas yang berlaku.

Penyebab masyarakat melanggar peraturan lalu lintas dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, karena sudah menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya masyarakat tidak memperdulikan peraturan lalu lintas yang ada.

Karena menjadi kebiasaan dan banyak masyarakat yang melanggar hal tersebut menjadi biasa saja di mata masyarakat.

Jadi, jika ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas masyarakat sudah biasa dan tidak peduli dengan hal tersebut.

Tidak bisanya penegak hukum menjadi contoh bagi masyarakat dengan baik dan benar.

Kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah atau dari pihak penegak hukum kepada masyarakat.

Menurut saya, polisi sebagai penegak hukum belum bisa menjadi contoh dengan baik oleh masyarakat dikarenakan perilaku polisi itu sendiri.

Polisi masih sama halnya dengan masyarakat yang juga melanggar peraturan lalu lintas, bahkan polisi juga bisa berkendara seenaknya sendirian.

Dan jika terjadi penilangan biasanya polisi hanya meminta uang komisi dan dikantongi menjadi uang saku pribadi.

Solusi yang tepat untuk permasalahan ini yaitu, mengadakan sosialisasi dari pemerintah atau penegak hukum ke masyarakat, agar masyarakat tau dan mengerti bahwa pentingnya peraturan lalu lintas tersebut.

Pemerintah atau penegak hukum melakukan sosialisasi lewat kelurahan atau kecamatan agar bisa lebih efisien dan secara cepat tersebar informasi tersebut.

Tidak hanya masyarakat yang harus mendapatkan sosialisasi, tetapi para anggota kepolisian juga harus mendapatkan sosialisasi dari kepala atau pimpinan polisi itu sendiri agar mereka paham dan bisa menjadi contoh masyarakat dengan baik,agar tidak ada lagi polisi yang semena-mena.

Jadi, pemerintah harus mengadakan sosialisasi ke masyarkat dan kepolisian supaya mereka lebih mengerti apa itu peraturan lalu lintas dan bias menjadi contoh yang baik.

Menurut saya, hal-hal tersebutlah yang harus dilakukan pemerintah, dan pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat paham dengan hal tersebut.

Selain paham dengan hal tersebut masyarakat juga harus bias menjadi contoh untuk masyarakat lainnya.

Dengan demikian angka pelanggaran berlalu lintas bias menurun dan tidak akan terjadi lagi kebiasaan buruk tersebut.

Kepolisian juga harus bias menjadi contoh masyarakat dan harus tegas saat menegakkan hukum yang ada, terhindar dari pungli dan tidak ada konsekuensi untuk pelanggar.

Dari hal-hal itulah kita bisa berkendara dengan nyaman dana aman, tidak perlu khawatir lagi dengan resiko kecelakaan yang tinggi. (*)

Komentar