Empat Lembaga di Sumbar Bertekad Kawal Vaksinasi

Metro- 13-01-2021 10:38
Suasana pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU di Sumbar bahas soal disinformasi vaksin Covid-19 di Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Selasa (12/1). (Dok : Istimewa)
Suasana pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU di Sumbar bahas soal disinformasi vaksin Covid-19 di Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Selasa (12/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Proses vaksinasasi akan dimulai, tak kecuali di Sumatera Barat (Sumbar). Namun berbagai disinformasi soal program vaksinasi masih menjamur, di tengah masyarakat.

Mengatasi masalah ini, pemangku kepentingan di daerah, dinilai belum mengambil peran yang optimal.

Meresponn hal tersebut, beberapa lembaga negara bentukan UU seperti, Ombudsman, Komisi Informasi di Komnas HAM dan KPID Sumbar, yang tergabung pada group Whatsapp "Cluster Pengawasan Covid-19" bertekad ambil andil secara bersama-sama meluruskan disinformasi soal vaksin Covid-19.

Baca Juga

Sikap ini mereka aktualisasikan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama di kantor Ombudsman Sumbar, Selasa kemarin (12/1).

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, menyebutkan vaksinasi sebagai upaya menyiapkan masyarakat terhadap serangan virus korona yang belum berhenti sampai hari ini.

"Tujuan vaksinasasi mulia untuk selamatkan, sehatkan dan tangguhkan masyarakat di masa pandemi covid-19. Vaksin pun sudah melewati uji klinis dan label halal dari MUI, mestinya tidak ada lagi simpang siur informasi tentang vaksin, namun kenyataan yang ada sekarang masih banyak hoaks dan informasi menyesatkan di ruang media sosial," ujar Yefri saat pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU, di hari tersebut.

Dia mengharapkan harus ada upaya masif meluruskan soal vaksinasasi Covid-19.

"Gubernur dan bupati serta wali kota harus mengantisipasi dan menggerakkan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi benar dan nyata tentang vaksin, jangan corong pemerintah kalah dari hoaks yang jelas tak benar dan menyesatkan masyarakat," ujar Yefri lagi.

Kepalaa Komnas HAM Sumbar, Sultanul Arifin mendesak pemerintahan di semua tingkatan untuk mengedukasi dan mempromosikan program vaksinasi dengan melibatkan tokoh agama, MUI Sumbar, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan dan ahli yang kompeten.

"Harus libatkan semua kalangan untuk menghantap informasi menyesatkan yang sudah viral itu," ujar Sultanul.

Disampaikann Sultanul, perspektif HAM, tugas negara adalah pemangku kewajiban, ada tiga kewajibannya, yaitu menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect).

"Saya rasa Wamenkum sudah tahu tugas itu makanya dia berani keluarkan statement tidak mau vaksin dan obat bisa di penjara. Nggak apa-apa, kita ikuti pemerintah karena pemerintah sedang menunaikan kewajibannya untuk melindungi warganya. Kalau terjadi apa-apa pada warganya, pemerintah disebut melanggar ham, namanya pelanggaran HAM by commission (pelanggaran HAM karena kelalaiannya mengambil suatu tindakan)," tukas Sultanul.

Sedangkann Ketua Komisi Informasi Sumbar informasi Nofal Wiska tentang Covid-19 adalah informasi serta merta karena dampaknga untuk masyarakat banyak.

"Ayo berikan informasi benar ke publik. Informasi tentang vaksinasasi Covid untuk menghindari kekacauan informasi yang diterima masyarakat," ujar Nofal.

Ombudsman, KI, Komnas HAM dan KPID di Sumbar, kata Ketua KPID Sumbar Afriendi, pastikan berkomitmen untuk mengawal berjalannya program vaksinasasi di Sumbar.

"Baik soal informasinya penayangannya dan pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan mesti menyiapkan tenaga vaksinator yang berkualitas, terlatih, dan mengikuti secara ketat SOP yang ada," ujar Afriendi.

Lembaga penyiaran, sebut Afriendi, diharapkan dapat mengambil peran optimal untuk memproduksi atau memberikan informasi yang valid terkait dengan program vaksinasasi Covid-19.

Komentar