Dinilai Memaksa, Kebijakan SMKN 2 Padang Diprotes

Metro-235 hit 23-01-2021 09:38
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri saat jumpa pers terkait persoalan yang terjadi di SMKN 2 Padang, Jumat malam (22/1). (Dok : Istimewa)
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri saat jumpa pers terkait persoalan yang terjadi di SMKN 2 Padang, Jumat malam (22/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Kebijakan pihak SKMN 2 Padang mengharuskan semua siswi di sekolah itu menggunakan jilbab, menuai protes. Pasalnya di sekolah itu ada siswinya yang non muslim.

Menindaklanjuti aksi protes itu, Dinas Pendidikan Sumbar langsung mengambil langkah untuk meredam aksi protes itu dengan menggelar jumpa pers yang langsung dipimpin Kepala Dinas Adib Alfikri, pada Jumat malam (22/1).

Adib, dalam keterangannya mengaku baru menerima kabar tersebut Jumat pagi. Meski begitu, dia langsung membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi ke SMKN 2 Padang itu.

Baca Juga

"Tim ini diketuai oleh Kabid SMK. Sampai Jumat sore, tim masih bekerja dan belum ada laporan tertulis kepada saya. Jika nanti ditemukan ada aturan atau praktek-praktek yang diluar ketentuan, saya akan ambil tindakan tegas," ujar Adib.

Dia juga menambahkan, tidak ada maksud dari sektor pendidikan memberikan sikap pemaksaan, sebab tidak ada aturan yang membolehkan hal tersebut.

"Saya perintahkan, tidak ada diskriminatif, jika ada akan kami proses sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Selain itu, menurut Adib, agar hal serupa tidak terulang kembali, dia akan membuat edaran resmi. Kemudian mengkaji ulang serta merevisi jika ditemukan aturan-aturan yang tidak seharusnya

Pihak Sekolah Minta Maaf

Sementara dalam jumpa pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumbar tersebut, Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi secara resmi menyampaikan permohonan maaf.

"Selaku Kepala SMKN 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi," kata Rusmadi.

Dia menyebutkan salah seorang siswinya yang berada di kelas X OTKP 1 tetap bisa bersekolah seperti biasa. Kami berharap, kekhilafan dan simpang siur informasi di media sosial dapat kita selesaikan dengan semangat kesamaan dalam keberagaman," lanjut Rusmadi.

Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman Rizal menjelaskan, tidak ada satupun regulasi atau kebijakan dari Pemprov Sumbar tentang adanya kewajiban dan paksaan bagi non Islam untuk berpakaian muslim ataupun muslimah.

"Tidak ada itu. Itu adalah kebijakan sekolah yang kedepan akan dievaluasi secara menyeluruh. Pemprov melalui Dinas Pendidikan akan mengevaluasinya," ungkap Jasman.

Dia melanjutkan sebelum peralihan kewenangan SLTA diurus oleh provinsi, dulunya aturan berpakaian muslim dan muslimah setiap hari Jumat itu telah ada dan itu kebijakan pemko atau pemkab masing-masing saat itu.

Tapi disaat kewenangan mengurus SLTA berpindah ke provinsi, sebutnya, aturan ini belum sempat di evaluasi, karena tidak ada permasalahan selama ini.

"Namun dengan adanya kasus ini, pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi seluruh aturan berpakaian dan memastikan tidak akan terjadi lagi persoalan seperti ini," kata Jasman Rizal. (*)

Komentar