OJK Sudah Hentikan 3.107 Investasi Bodong

Ekonomi-140 hit 03-03-2021 21:27
Tabel kerugian akibat investasi pinjaman online bodong yang dirilis OJK Pusat saat rapat kerja dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) Sumbar secara virtual, di Padang, Rabu, (3/3). (Dok : Istimewa)
Tabel kerugian akibat investasi pinjaman online bodong yang dirilis OJK Pusat saat rapat kerja dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) Sumbar secara virtual, di Padang, Rabu, (3/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Saat ini banyak bermunculan investasi dan pinjaman online di Indonesia.

Melihat maraknya investasi semacam ini pihak Jasa Otoritas Keuangan (OJK) meminta masyarakat berhati- hati melihat investasi itu.

"Ada dua hal yang perlu diperhatikan masyarakat terhadap investasi pinjaman online itu, yakni apakah itu legal dan logis. Legal dalam artian memiliki izin resmi dan logis artinya tidak mengada-ada atau menjanjikan keuntungan besar dalam waktu cepat," ungkap Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Hendra Jaya Sukmana dalam rapat tim kerja Satgas Waspada Investasi (SWI) Sumbar secara virtual, di Padang, Rabu, (3/3).

Baca Juga

Pasalnya, menurut Hendra, cukup marak investasi dan pinjaman online yang bermunculan namun berstatus ilegal.

Hendra juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tapi berpotensi merugikan penggunanya.

"Kalau mau pinjam atau investasi itu di cek dululah ke OJK. Terdaftar atau tidak, jadi masyarakat harus cerdas, jangan mudah tertipu," ujar Ketua I SWI Pusat ini.

Dia menguraikan beberapa modus investasi ilegal diantaranya adalah kegiatan Like Post di media sosial dengan sistem penjualan langsung (paket member dan referral).

"Contoh modus ini adalah aplikasi yang baru-baru ini diblokir yakni Golns, Like Share dan TikTok Cash," tukas Hendra lagi.

Modus lainnya lanjut dia, adalah jasa pengisian isi ulang pulsa dengan memberikan bonus berjenjang, kegiatan jasa periklanan dengan sistem jaringan, hingga skema ponzi dengan modus belanja online seperti JD Union dan Alimama Indonesia.

Praktek bisnis berkedok investasi bodong lainnya yakni fintech peer-to-peer lending ilegal yang tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi, tapi juga link unduh yang disebar melalui SMS atau dicantumkan dalam situs milik pelaku.

Bahkan, sebut dia, ada yang berkedok koperasi. Menggunakan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau koperasi, namun tidak memiliki pengesahan badan hukum dari Kemenkumham atau izin usaha KSP/unit usaha simpan pinjam dari Kementerian Koperasi (Kemenkop-UKM RI).

"Sehubungan dengan itulah, Satgas Waspada Investasi ini hadir untuk terus meningkatkan upaya penindakan fintech peer to peer lending ilegal serta penawaran investasi dari entitas yang tidak berizin melalui peningkatan patroli siber (cyber patrol) agar bisa menemukan dan memblokir fintech lending illegal dan penawaran investasi ilegal sebelum bisa diakses dan memakan korban di masyarakat," katanya.

Sejak tahun 2018 hingga 1 Maret 2021, terang Hendra, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 3.107 kegiatan fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK. Setiap diblokir mereka selalu muncul lagi.

"OJK berpacu terus, hilang satu tumbuh seribu," jelas Hendra.

Sementara itu, Kepala OJK Sumbar, Misran Pasaribu mengatakan pada tahun 2020, fintech peer to peer lending ilegal masih menjadi isu serius yang ditangani Satgas Waspada Investasi.

Seperti Tik Tok Cash, sebut Misran, menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform yang berpotensi merugikan pemakainya, sedangkan aplikasi snack video tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.

"Jadi mereka memanfaatkan situasi ditengah melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19, Fintech ilegal sengaja memanfaatkan kondisi masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif," ungkap Misran.

Misran menambahkan, untuk membatasi oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penawaran investasi tidak berizin, dibutuhkan komitmen bersama antara instansi di daerah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Atas dasar tersebut, lanjutnya, tim SWI Sumbar dalam tahun 2021 ini akan terus bersinergi melakukan upaya-upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat dari penawaran investasi ilegal.

"Pada tahun 2021 kami berencana untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat selain melalui edukasi yang rutin kami lakukan dalam menjalankan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen OJK. Salah satunya yaitu memberikan sosialisasi kepada Bhabinkamtibmas Polri dan juga sosialisasi melalui berbagai media seperti videotron milik Dinas Kominfo serta melalui media massa, radio dan televisi," pungkas Misran.(*)

Komentar