Menteri PAN RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional- 18-04-2024 15:42
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas bersama Perdana Menteri Inggris 1997-2007, Tony Blair, di Istana Merdeka, Kamis (18/4/2024). Humas Kemen PAN RB
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas bersama Perdana Menteri Inggris 1997-2007, Tony Blair, di Istana Merdeka, Kamis (18/4/2024). Humas Kemen PAN RB

Jakarta, Arunala.com---Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Inggris 1997-2007, Tony Blair, di Istana Merdeka, Kamis (18/4/2024). Presiden Jokowi dan Tony Blair membahas sejumlah hal strategis, terutama terkait transformasi digital pemerintah yang kini sedang dikebut dengan Menteri PANRB menjadi salah satu koordinator tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

“Saat ini Indonesia, sesuai arahan Presiden Jokowi, mengebut transformasi digital. GovTech sudah dibentuk dengan nama INA Digital yang kini sedang menyiapkan integrasi dan interoperabilitas layanan pemerintah.

Bapak Tony Blair mengapresiasi progres transformasi digital pemerintah Indonesia yang sudah sesuai dengan pola-pola di negara yang telah sukses menerapkannya,” ujar Anas sebagaimana dikutip arunala.com dari situs resmi Kemen PAN RB.

“Tadi disampaikan bahwa dari pengalaman Bapak Tony Blair mencermati transformasi digital layanan publik di berbagai negara, dan di Indonesia termasuk yang paling atraktif,” imbuh Anas.

Apresiasi dari pihak global tersebut, lanjut Anas, menunjukkan langkah transformasi digital pemerintah sudah tepat. “Sebelumnya kami juga telah bertemu kementerian dan lembaga terkait dari negara dengan transformasi digital mumpuni seperti Estonia, Inggris, Australia, hingga Jepang, dan semuanya saya kira sepaham bahwa transformasi digital adalah kunci pelayanan publik,” papar Anas.

Anas memaparkan, Indonesia saat ini berada di titik krusial dalam perjalanan transformasi digital pemerintah untuk menuju layanan digital yang berorientasi ke warga (citizen centric), bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini. Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional pada Desember 2023next

Komentar