.
Perpres itulah yang mengakselerasi integrasi layanan digital. Semua kementerian dan lembaga bekerja menginteroperabilitaskan layanan, dimulai dari 9 sektor prioritas, diantaranya kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, izin keramaian, SIM, digital ID,digital payment, dan layanan digital ASN. Serta sektor lain yang siap menyusul seperti sertifikasi pertanahan, layanan Kementerian Agama, dan sebagainya. Ditargetkan ini tuntas maksimal September,” jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Anas mengatakan, dijajaran 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI) tertinggi dari PBB, semuanya memiliki tim digital pemerintah alias GovTech yang bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standardisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. GovTech tersebut menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi.
Di Inggris misalnya, lanjut Anas, mereka mengintegrasikan layanan digital hanya lewat satu akses melalui platform Gov.UK. GovTech itulah yang memandu integrasi layanan digital, sehingga di beberapa negara, dulu mereka punya ratusan sampai ribuan aplikasi layanan publik, kini hanya tinggal belasan dan bahkan satu portal layanan saja.
“Kita bersyukur karena Presiden Jokowi telah merestui pembentukan GovTech Indonesia sebagai instrumen transformasi digital, terutama mengintegrasikan seluruh layanan digital pemerintah dari ribuan aplikasi menjadi satu portal nasional yang terpadu,” tambah Anas.(*)
Komentar