Syamsul Bahri: Pemprov Sumbar Menunggu Evaluasi Perda Pemberdayaan

Metro- 07-07-2021 21:09
Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar, Syamsul Bahri bersama Kadis PMD Sumbar, Syafrizal saat berikan bimtek kepada perangkat nagari di Padang, Selasa malam (6/7) lalu. (Dok : Istimewa)
Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar, Syamsul Bahri bersama Kadis PMD Sumbar, Syafrizal saat berikan bimtek kepada perangkat nagari di Padang, Selasa malam (6/7) lalu. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar, Syamsul Bahri menyampaikan pihak DPRD masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri terhadap Perda Pemberdayaan yang dibuat Pemprov Sumbar.

Perda ini menurut dia, akan jadi acuan bagi pemprov dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat di desa dan nagari yang ada di Sumbar.

"Setelah selesai dievaluasi dan disahkan menjadi Perda, kemudian diperkuat dengan Pergub, menjadikan apa yang jadi aspirasi masyarakat di nagari dan desa nantinya dapat dicarikan solusinya," kata Syamsul Bahri saat berikan materi bimbingan teknis (Bimtek) aparatur pemerintahan nagari dan anggota Bamus se Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), di Padang, Selasa malam (6/7) lalu.

Baca Juga

Selama ini, terangnya, banyak sekali aspirasi masyarakat desa dan nagari yang disampaikan kepada anggota DPRD Sumbar saat reses. Aspirasi itu antara lain berharap bantuan PAUD (pendidikan anak usia dini), perbaikan kantor wali nagari, bantuan untuk Posyandu, mobiler kantor KAN, bantuan sanggar kesenian, dan lainnya.

"Namun sayangnya, aspirasi semacam itu tidak bisa dipenuhi para anggota dewan meski pun mereka memiliki alokasi program pokok-pokok pikiran (Pokir). Sebab dasar hukum bantuan langsung kepada desa dan nagari itu ini belum ada," ujar Syamsul Bahri lagi.

Sebab itu, dirinya meminta masyarakat di nagari atau desa untuk bersabar jelang Perda tentang pemberdayaan disahkan.

Sebagai anggota DPRD Sumbar, dirinya menyatakan tetap berusaha membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat terlebih konstituennya, misalnya di bidang pertanian berupa bantuan traktor, mesin perontok padi dan pembangunan jaringan irigasi.

"Inn Syaa Allah, saya tentunya akan memperjuangkan aspirasi bagi konstituen saya di Pasbar dan Pasaman, karena saya dipilih oleh masyarakat di dua daerah itu.

Di sisi lain, Kadis PMD Sumbar, Syafrizal Ucok yang membuka Bimtek bagi aparatur nagari ini mengatakan, peningkatan kapasitas aparatur nagari sangat penting. Apalagi banyak aturan Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu yang harus dipahami oleh perangkat nagari, terutama tentang penyaluran Dana Desa (DD).

"Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 ini, beberapa peraturan berubah dengan cepat dalam rangka penanganan dan pengendalian Covid-19 di tingkat desa dan nagari," kata Syafrizal.

Dia juga mewanti-wanti wali nagari, perangkat nagari dan Bamus untuk berhati-hati dalam pengelolaan dana desa itu. "Karena Bamus pun juga bertanggung jawab atas persetujuan APBNag dan persetujuan hasil pelaksanaan kegiatan di nagari," tegas Syafrizal.

Bimtek aparatur nagari angkatan ke-8 yang berlangsung selama tiga hari (6-8 Juli 2021) ini, adalah program Pokir Anggota DPRD Sumbar, Syamsul Bahri yang diikuti wali nagari terpilih dari Pasbar, sekretaris nagari, Kasi dan Kaur yang jumlahnya 100 peserta. Seluruh peserta berjumlah 100 orang.

Komentar