Adip: PPID Sekolah Harus Kedepankan Sikap Humanis

Metro-74 hit 13-08-2021 11:34
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri saat berikan masukan dalam bimtek monev KIP-BP Sumbar 2021, Jumat (13/8). (Dok : Istimewa)
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri saat berikan masukan dalam bimtek monev KIP-BP Sumbar 2021, Jumat (13/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska menekankan pihak sekolah seperti SMA/SMK dan MAN yang ada di Sumbar untuk memahami tujuan keterbukaan informasi publik (KIP) pada lembaga pendidikan itu.

Pasalnya, pihak sekolah juga menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibiayai dari APBN.

"Dengan menerima dana BOS, maka ada hal publik untuk tahu apa saja penggunaannya dan harus bisa diakses masyarakat," kata Nofal Wiska dalam kegiatan saat bimbingan teknis (Bimtek) Monev KIP sesi tiga kategori SMA sederajat dan PTN dan PTS secara hybrid di salah satu hotel di Padang, Jumat (13/8).

Baca Juga

Dia menyebutkan, penilaian KIP terhadap SMA/SMK dan MAN yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Sumbar ini merupakan satu-satunya di Indonesia.

"Penilaian KIP pada tingkat sekolah menengah atas yang dilakukan KI Sumbar ini merupakan yang pertama di Indonesia, karena sekolah ini terima dana BOS dari pemerintah jadi wajib untuk terbuka," tanda Nofal.

Nofal melanjutkan, keterbukaan informasi publik juga berlaku pada PTN/PTS, terlebih terkait soal uang kuliah tunggal.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adip Alfikri yang hadir dalam bimtek itu menyampaikan KIP bagi pihak sekolah suatu jadi keharusan tapi apakah semua harus dibuka atau ada batasannya.

"Saya harap KI Sumbar bisa memberikan pedoman teknis terkait keterbukaan informasi publik di sekolah," ujar Adib.

Dia juga menegaskan semua pencari informasi harus dilihat dari niatnya.

"PPID di sekolah harus berperan, saya harapkan PPID sekolah bisa mengedepankan arif dan bijaksana dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sekolah," ujarnya lagi.

Dia minta PPID sekolah untuk mengiring pencari informasi ke prosedur yang digariskan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Selain itu, sebutnya, PPID juga harus minta identitas, dan substansi yang diminta publik itu, apa kegunaannya dan untuk apa.

"Selagi bisa dijawab lisan tanpa dokumen lakukan. Dan perlu diingat, PPID dalam mengawal keterbukaan harus humanis dalam melayani," ujar Adib.

Semoga katanya, pada Monev KI pada sekolah dan PTN/PTS saat ini berjalan lancar dan memberikan pencerahan kepada peserta monev.

Komentar