Semester 1 Tahun 2021, 43 Laporan Dugaan Korupsi di Sumbar

Metro-212 hit 14-09-2021 19:45
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi. (Dok : Istimewa)
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi. (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam upaya pemberantasan korupsi.

KPK menilai penting untuk melibatkan para tokoh tersebut yang merupakan sosok panutan di masyarakat.

"Dalam pemberantasan korupsi, perlu peran bersama seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, dapat mengajak masyarakatnya dalam berpartisipasi memberantas korupsi," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Masyarakat Sumbar, Pemuda, LSM, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Perempuan tentang Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Aula BPSDM Sumbar, Selasa (14/9).

Baca Juga

Bagi KPK, pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah hal yang mutlak dilakukan.

Selama ini, sebut dia, KPK menganggap masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Baik pada konteks pencegahan, pendidikan, maupun penindakan.

"Salah satunya melalui pengaduan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK. Saya harap, agar masyarakat Sumbar aktif berpartisipasi," tutur Kumbul.

43 Laporan Dugaan Korupsi

Mantan Dirresnarkoba Polda Sumbar ini mengharapkan laporan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi, melalui sistem pengaduan ke depan tidak hanya meningkat.

"Namun bisa lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat untuk berani melapor juga harus meningkat," tegasnya.

Berdasar laporan KPK, sepanjang semester I tahun 2021, terdapat 43 laporan dugaan korupsi di Sumbar yang disampaikan masyarakat. Namun, laporan itu masih jauh untuk ditindaklanjuti, lantaran bersifat laporan dan terkadang bersifat surat kaleng.

"Laporan itu (dugaan korupsi, red) kualitasnya masih jauh untuk kita tindaklanjuti. Di antaranya, karena bersifat laporan, masih berupa surat kaleng," tegasnya.

Menurutnya, kualitas laporan yang baik, dapat menghindari fitnah nantinya.

"Laporan korupsi ke KPK itu harus jelas siapa pelakunya, modusnya apa, dugaan kerugiannya apa, siapa saja yang terlibat dan bukti pendukung. Bukan hanya sekadar orang melapor," sebutnya.

Ia mengatakan, pelapor berkualitas itu pelapor yang diam. Bukan berkoar kemana-mana usai melapor, itu tidak yang tidak diharapkan.

"Biar kami berproses, karena KPK menjaga kerahasiaan, masyarakat juga menjaga kerahasiaan. Itulah yang kita berikan pemahaman," ujarnya.

Dalam setiap laporan, KPK memiliki waktu 30 hari sejak laporan diterima. "Maka pelapor harus menyampaikan identitas, kalau tidak mau minimal kita bisa komunikasi," tukasnya.

Komentar