Kedudukan UU Keterbukaan Informasi Publik Makin Kuat

Metro-161 hit 20-09-2021 19:01
Komisi Informasi (KI) Pusat, bersama Kompolnas seusai penandatanganan MoU di Gedung PP (Purnawirawan Polisi) Polri Jakarta Selatan, Senin (20/9). (Dok : Istimewa)
Komisi Informasi (KI) Pusat, bersama Kompolnas seusai penandatanganan MoU di Gedung PP (Purnawirawan Polisi) Polri Jakarta Selatan, Senin (20/9). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana menanda tanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Gedung PP (Purnawirawan Polisi) Polri Jakarta Selatan, Senin (20/9).

Pada kesempatan itu, Ketua KI Pusat bersama Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) KI Pusat, Muhammad Syahyan menghadiri selebrasi penandatanganan nota kesepahaman itu dengan Kompolnas yang diwakili Sekretaris Kompolnas, Benny Mamoto dihadiri Komisioner Kompolnas Muhammad Dawam.

Pada kesempatan acara penandatanganan MoU itu, Kompolnas juga melakukan penandatanganan kerjasama antara Kompolnas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan PP Polri.

Baca Juga

Dalam sambutannya, Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan harapannya yang besar agar kerjasama ini dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kompolnas, dan lembaga kepolisian sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Badan Publik (BP) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing BP.

Ia juga menyatakan kegembiraannya, karena adanya kerjasama KI Pusat dengan Kompolnas menunjukkan komitmen bersama kedua lembaga yang sangat kuat untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, sebelum Prof Mahfud MD menjabat sebagai Ketua Kompolnas RI dan Menkopolhukam RI sudah didaulat sebagai Duta Keterbukaan Informasi oleh KI Pusat. Gede Narayana juga menjelaskan, MoU KI Pusat dan Kompolnas meliputi kerjasama, diantaranya mengenai kerjasama tenaga ahli di bidang masing-masing, dan sejumlah pelatihan tentang keterbukaan informasi publik.

"Selain itu juga ada kerjasama dalam diseminasi dan publikasi. Kerjasama ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan," kata Gede Narayana.

Sementara, Ketua Kompolnas, Prof Moh Mahfud MD diwakili Sekretaris Kompolnas, Benny Mamoto menyampaikan antara Kompolnas dan KI Pusat bertujuan sama yaitu dalam rangka untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kerjasama kedua belah pihak dalam pengawasan fungsional kinerja Polri dan pelayanan publik dalam bidang keterbukaan informasi publik.

"Diketahui hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi dalam konstitusi yaitu pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, dimana tuntutan masyarakat saat ini untuk memeroleh informasi secara cepat dan mudah di akses, sejalan dengan era revolusi industri 4.0," kata Benny Mamoto.

Dia menambahkan, yang mana teknologi telah jadi basis dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu dengan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka jadi keharusan seluruh badan publik untuk mengembangkan sistem informasi berbasis elektronik dalam menyediakan informasi publik.

Benny menjelaskan, sejalan dengan hal itu semua memiliki komitmen untuk menjalin komunikasi dan bersama dengan stake holders dalam meningkatkan pelayanan informasi badan publik yang lebih baik.

"Kompolnas dan Kemenkopolhukam RI sangat mendukung tercapainya penetapan indeks informasi publik 2021 yang akan dijadikan parameter pelayanan informasi badan publik dan digunakan sebagai rekomendasi Arah Kebijakan Nasional yang akan segera dilaporkan kepada Presiden RI," kata Benny Mamoto. (*)

Komentar