Penyaluran Bansos Harus Dipublikasikan

Metro-182 hit 19-04-2020 20:19
KI Sumbarmenyerahkan Laporan Kerja 2019 kepada Komisioner KI Pusat di Kantor KI Pusat. (Foto : forumsumbar.com/dok)
KI Sumbarmenyerahkan Laporan Kerja 2019 kepada Komisioner KI Pusat di Kantor KI Pusat. (Foto : forumsumbar.com/dok)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Penyaluran dana stimulus berupa bantuan jaring pengaman sosial (bansos) dari pemerintah kepada warga terdampak ekonominya akibat pandemi virus korona (Covid-19) harus transparan dan akurat.

"Yang lebih penting lagi dalam penyaluran dana bantuan ini juga diumumkan ke publik sehingga bisa sama-sama melakukan pengawasan," kata Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska, Minggu (19/4)

Ini berangkat dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Bagi pihak KI penyampaian informasi penyaluran itu ke publik itu dikategorikan sebagai informasi serta merta.

Baca Juga

"Informasi ini harus disampaikan secara cepat, tepat dan masif, serta menjangkau seluruh masyarakat," ingat Noval Wiska.

Menurut dia, bantuan stimulus atau bantuan sosial itu untuk menjaga daya beli masyarakat yang menggunakan anggaran APBN dan APBD. Dan hal ini ditunggu-tunggu masyarakat saat ini.

"Masyarakat butuh kepastian kapan bantuan itu diberikan. Badan publik harus jelaskan itu ke publik," ulas Noval lagi.

Dia mendapat informasi bahwa masyarakat penerima bantuan sudah ada petunjuk teknisnya. Namun di tingkat bawah, proses pendataan bisa menjadi masalah karena alasan prosesnya tidak transparan.

"Bantuan jaring pengaman sosial ini harus terbuka dari hulu ke hilir, harus jelas proses pendataannya, jelas penerimanya dan jelas berapa yang diberikan. Jika ada masyarakat yang meminta informasi proses penyaluran bantuan, badan publik harus siap dengan dokumennya," jelas Nofal Wiska.

Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi menambahkan tidak ada toleransi terhadap badan publik yang menutup-nutupi data penerima dan proses penyaluran bantuan sosial tersebut. Begitu juga bantuan dari BUMN dan BUMD yang menggunakan anggaran negara dan daerah.

"Semuanya harus terbuka, kalau perlu pemerintah memajang daftar nama penerima bantuan tersebut di tempat umum maupun di website pemerintah sehingga mudah diakses publik," sebut Adrian Tuswandi.

Selain hal diatas, Adrian juga menyampaikan bila KI Sumbar telah meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengawasi penggunaan anggaran ini sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dia menduga bisa saja bantuan ini bisa saja diselewengkan oleh oknum tertentu, disini perlu ketegasan pemerintah untuk mengawasi aliran bantuan hingga sampai ke penerima.

"Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui secara up to date informasi berkaitan data penerima, kapan bantuan diserahkan, dan masyarakat bisa juga menyampaikan jika ada warganya yang layak menerima tapi tidak terdata oleh petugas. Jangan sampai terjadi kisruh baru direspons," kata Adrian Tuswandi.

Komentar