Pihak Pemko Padang tak Hadir di Sidang KI

Metro-66 hit 06-10-2021 13:28
Majelis sidang sengketa informasi soal KRK yang berlangsung Rabu pagi (6/10). (Dok : Istimewa)
Majelis sidang sengketa informasi soal KRK yang berlangsung Rabu pagi (6/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Komisi Informasi (KI) Sumbar kembali menggelar tiga sidang sengketa informasi publik, di ruang sidang KI Sumbar, Rabu (6/10).

Sidang pertama mengagendakan persidangan sengketa antara pemohon Aldy Irwandy bersama kuasanya Daniel St Makmur dengan Pemko Padang selaku pihak termohon.

Untuk sidang ini, majelis sidang diketuai Nofal Wiska dan Arif Yumardi, dan Adrian Tuswandi (anggota majelis).

Baca Juga

Sidang ini mencari penyelesaian sengketa informasi publik atas rasa tidak puasnya pemohon terhadap jawaban informasi diberikan Pemko Padang, Cq Dinas PU dan Penataan Ruangan (PUPR) Padang.

"Saya tidak puas atas informasi yang diberikan dan sudah menempuh prosedur sesuai UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni mengajukan keberatan ke atasan dari dinas itu, tapi tidak dijawab dan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik saya gunakan hak untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi," ujar Daniel St Makmur pada persidangan itu.

Daniel menjelaskan, informasi yang diminta pihaknya ke Pemko Padang itu soal KRK (Keterangan Rencana Kota), dan Izin Bangunan yang diterbitkan Pemko Padang atas SHM di lahan dari pemohon prinsipal.

Sementara, anggota majelis, Adrian Tuswandi menyampaikan, sebenarnya pelayanan informasi publik sudah terjadi di awal permohonan informasi.

"PPID Pembantu di Dinas PUPR Padang sudah memberikan jawaban, tapi karena tidak puas, akibatnya pemohon menyengketakan ke KI Sumbar, berdasarkan UU 14 Tahun 2008," ujar Adrian.

Sedangkan anggota majelis sidang yang lainnya, Arif Yumardi juga melihat ada itikat baik Pemko untuk memberikan layanan informasi publik.

"Pemohon tidak sabaran, langsung keberatan dan menyengketakan badan publik ini, sementara informasi yang diminta pemohon sudah ada penjelasan oleh Dinas PUPR Padang itu," ujar Arif.

Bahkan, ketua majelis, Noval Wiska menyebutkan, majelis sidang menyayangkan termohon tidak hadir di persidangan awal ini.

"Ini bisa win-win solution di forum mediasi, saya minta sidang berikutnya, panitera menghadirkan pemohon untuk mediasi," kata Nofal Wiska sambil mengetok palu sidang tanda sidang diskor. (*)

Komentar