Jakarta, Arunala.com - Keberadaan sekolah rakyat (SR) ditambah pemerintah pusat. Rencana lokasi SR yang baru itu akan dibangun di Kabupaten Limapuluh Kota.

Kepastian adanya pembangunan SR di Kabupaten Limapuluh Kota itu terungkap setelah pertemuan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy dengan jajaran Sekjen Kemensos dan Dirjen Strategis Kemen PUPR, di Jakarta, Selasa (11/11/2025) kemarin.

Saat pertemuan dengan dua kementerian itu, Wagub Vasko didampingi Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang, dan Bupati Solok

Untuk diketahui, program Sekolah Rakyat ini sebelumnya, hanya dialokasikan untuk dua daerah, yakni Kabupaten Solok dan Dharmasraya. Kini masuk Kabupaten Limapuluh Kota.

"Dari hasil koordinasi yang kita lakukan, Sumbar mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah Solok dan Dharmasraya, kini juga di Kabupaten Limapuluh Kota," ujar Vasko di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Vasko menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis menjadi kunci percepatan program nasional di tingkat daerah.

Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari langkah konkret memperjuangkan percepatan pembangunan yang menyentuh masyarakat.

"Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat dukungan dan lahan disiapkan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang menyebu, penetapan daerahnya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat akan membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di Limapuluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai," ujarnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk kategori desil 1--2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah ini dirancang berkonsep berasrama penuh, mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara.

Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup sarana belajar, asrama, dan fasilitas penunjang lainnya. (dpg)