Alirman Sori Nilai UU Pemilu Bungkam Demokrasi

Metro- 17-11-2021 20:42
Anggota DPD RI asal Dapil Sumatera Barat, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI asal Dapil Sumatera Barat, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Persoalan ambang batas Presidential Threshold (PT) masih jadi perdebatan di sejumlah kalangan di pusat, seperti disampaikan Anggota DPD RI, Alirman Sori yang menilai ambang batas PT yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, pasal 222 sebagai bentuk "kejahatan demokrasi".

"Pada pasal itu menegaskan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya adalah bentuk "kejahatan demokrasi", dan bertentangan dengan konstitusi," ujar Alirman Sori kepada Arunala.com melalui pesan WhatsApp-nya, Rabu (17/11).

Alirman Sori menyebutkan, kejahatan politik dan inkonstitusional itu dapat dibaca dalam ketentuan pasal 6A, ayat (2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Baca Juga

"Ironisnya, ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, digilas oleh UU Pemilu untuk membungkam demokrasi untuk memperteguh oligarki elit politik, dan kejahatan ini nyata," ujar Senator dari Dapil Sumatera Barat ini.

Dua periode pemilu Pilpres (2014-2019 dan 2019-2024), kata Alirman Sori, hanya diikuti dua pasangan calon, rakyat dipaksa memilih satu diantara dua pasangan calon itu, sehingga terjadi pembelahan politik di masyarakat yang saling berhadap-hadapan diantara sama pendukung yang berpotensi mengancam kedaulatan demokrasi.

"Seharusnya demokrasi politik yang dibangun adalah demokrasi politik yang manjemuk mengingat Indonesia yang terlahir dari kemajemukan, yang terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya dan agama. Jadi bukan demokrasi oligarki yang dikuasai segerombolan elit dan dibawah kendali pemilik modal," tegas Alirman Sori.

Alirman melanjutkan, dalam rangka membangun demokrasi yang bermatabat, undang-undang yang dibuat harus memenuhi asas keadilan, bukan UU yang membatasi hak-hak konstitusional warga negara.

Dia menerangkan, ciri-ciri demokrasi moderen, yakni setiap warga negara diberikan kesempatan yang simetris dalam berdemokrasi. Demokrasi tidak boleh eksklusif tapi harus inklusif sehingga menciptakan demokrasi yang humanis.

Menyinggung pemilu 2024 nanti, Alirman Sori menilai tantangannya adalah bagaimana membangun dan merawat demokrasi yang berkualitas, substansial, sehat dan bermatab.

"Partai politik, merupakan pilar penting dalam pembangunan demokrasi yang sarat dengan nilai-nilai budaya politik yang bisa mencerahkan dan mengedukasi rakyat. Pemilu langsung yang diharapkan berdampak positif terhadap pemerintahan yang efektif dan efesien tidak kunjung terwujud. Kinerja pemerintah belum mengembirakan rakyat, ujar Alirman Sori.

Dari pengamatannya, pemilu 2024 merupakan pertaruhan besar bangsa ini kedepan. Apabila gagal membangun demokrasi yang berkualitas akan meneguhkan hegemoni dan oligarki elit politik yang ditunggangi oleh para "bohir" politik.

"Untuk itu, sudah saat kita bangkit dengan semangat baru menuju demokrasi yang demokratis. Tidak boleh merampok kedaulatan rakyat dengan cara menggunakan kekuasaan politik," pungkas Alirman Sori.

Komentar