Nasirman Klaim Ramal Saleh masih Jabat Ketua Umum

Metro- 10-01-2022 19:38
Kadin Sumbar dibawah pimpinan Ramal Saleh saat melakukan kegiatan baru-baru ini di salah satu hotel di Padang. (Dok : Istimewa)
Kadin Sumbar dibawah pimpinan Ramal Saleh saat melakukan kegiatan baru-baru ini di salah satu hotel di Padang. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Gunjang ganjing menyangkut kepengurusan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumbar saat ini terus bergulir.

Tidak hanya itu, salah seorang mantan pengurus Kadin Sumbar malah menyebutkan Ketua Umum Kadin Sumbar saat ini, Ramal Saleh diduga langgar AD/ART organisasi itu.

Menanggapi tudingan itu, Wakil Ketua bidang OKK Kadin Sumbar, Nasirman Chan justru mengatakan dugaan yang ditudingkan kepada Ketua Umum Kadin Sumbar saat ini tidak beralasan sama sekali.

Baca Juga

"Tudingan dugaan pelanggaran itu tidak beralasan," kata Nasirman kepada media di Padang, Senin (10/1).

Bahkan Nasirman mengklaim, penunjukkan Ramal Saleh sebagai Ketua Umum Kadin Sumbar periode sekarang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Kadin Pusat, Arsjad Rasjid sesuai Nomor SK yakni SKEP/244/DP/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Kepengurusan Kadin Sumbar.

"Bagi kami, SK Kadin Pusat itu sah dan wajib dihormati, serta jadi acuan bagi Kadin Sumbar," tukas Nasirman lagi.

Dia juga menyampaikan, apa yang dilakukan Ramal Saleh bagi Kadin Sumbar sudah sesuai AD/ART Kadin Pusat, dan selanjutnya melakukan pembenahan organisasi sesuai arahan pusat Kadin dan aturan organisasi yang berlaku.

Nasirman kemudian menyampaikan, Kadin Sumbar dibawah kepemimpinan Ramal Saleh sudah melakukan revisi kepengurusan. Revisi itu diawali dengan menggelar rapat pleno pengurus pada 13 Agustus 2019 lalu, kemudian dilanjutkan rapat pleno pengurus pada 2020, dan terakhir dilakukan Rapimprov Kadin Sumbar tanggal 28-29 November 2020 di salah satu hotel di Padang.

Dari tiga kali rapat itu, kata Nasirman, mekanisme musyawarah mufakat sudah dilakukan dan hasilnya adalah Kadin Sumbar memutuskan melakukan pembenahan personel pengurus.

"Hal ini dilakukan Kadin Sumbar untuk kebaikan dimasa yang akan datang," klaimnya.

"Saat ini, pasca keluarnya SKEP/244/DP/XI/2021, masing-masing bidang di Kadin Sumbar sudah ada yang melakukan kegiatan-kegiatannya berdasarkan rapat-rapat dengan prinsip inklusif dan kolaboratif tanpa memikirkan pihak-pihak yang kecewa yang tidak masuk lagi dalam kepengurusan hasil revisi ini," pungkas Nasirman. (*)

Komentar