Suwirpen Minta Kebijakan Zonasi Ditinjau Ulang

Metro- 18-02-2022 05:42
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib bersama Lurah Bandar Buat, Sri Utari berdialog dengan warga setempat saat reses dapil, Kamis malam (17/2). (Foto : Arzil)
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib bersama Lurah Bandar Buat, Sri Utari berdialog dengan warga setempat saat reses dapil, Kamis malam (17/2). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Persoalan menyangkut zonasi dalam penerimaan siswa baru untuk SMP Negeri jadi salah satu bahan masukan yang diperoleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib saat melakukan pertemuan dengan sejumlah warga Kelurahan Bandar Buat, Kota Padang, Kamis malam (17/2).

Pertemuan politisi Demokrat Sumbar dengan warga di Masjid Al Kautsar Bandar Buat itu dalam rangka reses perorangan anggota dewan ke daerah pemilihannya (dapil).

Dalam pertemuan itu, Suwirpen mendapatkan informasi, setiap memasuki tahun ajaran baru penerimaan siswa SMP Negeri di Kecamatan Lubuk Kilangan (Luki) itu, kerap jadi polemik.

Baca Juga

"Informasi yang saya terima dari warga setempat (Bandar Buat, red), banyak dari anak-anak mereka yang telah lulus SD tidak dapat diterima bersekolah di SMP Negeri yang ada di kecamatan itu, karena terhambat kebijakan zonasi," kata Suwirpen kepada Arunala.com seusai pertemuan dengan warga itu.

Akibat dari kebijakan itu, sebutnya, terpaksa para orang tua murid ini menyekolahkan anaknya ke SMP swasta. Dan kejadian serupa ini bisa dikatakan banyak terjadi di Kota Padang.

"Di Kelurahan Bandar Buat ini misalnya, karena SD dari anak-anak warga setempat yang jaraknya serba tanggung dengan SMP Negeri, akibatnya cukup banyak dari anak-anak warga ini yang tidak tertampung di SMP Negeri yang ada di kecamatan ini karena zonasi, jadi kan kasihan kita melihatnya," ujar Suwirpen.

Makanya, dia meminta penerapan zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri di Kota Padang harus ditinjau kembali. "Harus dicarikan solusinya, tidak boleh seperti penerapan kebijakan yang lama-lama," tukasnya lagi.

Melihat kenyataan demikian, dirinya melalui kader Demokrat yang ada di DPRD Kota Padang untuk musyawarahkan lagi kebijakan zonasi untuk SMP ini dengan Kadis Pendidikan Kota Padang.

Kemudian menyinggung soal kebijakan zonasi untuk tingkat SMA, yang berada dalam pengawasan provinsi, Suwirpen mengaku sampai hari ini kebijakan zonasi ini masih belum berubah.

"Padahal, proses penerimaan siswa baru untuk SMA Negeri sebentar lagi datang. Ini mesti segera diatasi agak tidak muncul polemik," tukas Suwirpen.

Ditanya apakah dengan cara menambah jarak jangkauan atau membangun sekolah baru merupakan solusi dari permasalahan ini? Suwirpen menjawab itu tidak mungkin bisa dilakukan.

Contoh, terang dia, jika jarak jangkauan penerimaan ditambah sudah tentu sekolah yang berdekatan yang diterima, sementara bagi murid atau siswa yang jarak sekolahnya nanggung, pasti juga tidak akan diterima.

"Dan kalau dengan membangun sekolah baru, sudah tentu tidak bisa dalam waktu dekat ini, sementara waktu penerimaan siswa baru akan segera tiba," Suwirpen menjelaskan.

Dirinya juga menyebutkan persoalan zonasi untuk SMA Negeri juga dialami sejumlah daerah di kabupaten kota di Sumbar itu, mengingat satu nagari hanya punya satu SMA Negeri.

"Sekali lagi saya katakan persoalan ini pemerintah daerah harus segera mengatasinya dan dicarikan jalan keluarnya," kata Suwirpen.

Sementara itu, Lurah Bandar Buat, Sri Utari juga membenarkan persoalan zonasi untuk SD Negeri memang dikeluhkan oleh warganya.

"Untuk penerimaan siswa baru SMA Negeri di Bandar Buat ini, bisa dikatakan berada dalam zona abu-abu. Karena zona untuk sampai SMA Negeri cuma satu di Kecamatan Lubuk Kilangan ini yaitu SMAN 14. Jadi jarak tempuh dari Bandar Buat ke SMAN 14 itu cukup jauh," ujar Sri Utari.

Sri Utari menambahkan, kondisi sama juga dialami bagi tamatan SMP di kelurahan itu yang ingin masuk SMAN 4 Padang, juga tidak bisa diterima karena jaraknya juga jauh.

Sebenarnya, lanjut dia, persoalan zonasi ini sudah dia bicarakan saat penerimaan siswa baru pada tahun kemarin dengan pihak terkait.

Melihat kondisi demikian, Sri Utari mengaku, para tokoh masyarakat di Lubuk Kilangan ini sedang mengupayakan mencari lahan baru untuk pembangunan SMA Negeri yang baru di kecamatan ini.

Tujuannya, lanjut dia, agar bisa menampung anak-anak yang tidak diterima di SMAN 14 Padang maupun di SMAN 4 Padang.

"Memang ada juga sebagian anak dari kecamatan ini yang diterima di SMAN 14 maupun SMAN 4, namun mereka diterima melalui jalur prestasi dan jalur pemenuhan kuota karena peminat untuk di SMA itu belum terisi penuh," kata Sri Utari.

Komentar