DPRD Sumbar Tetapkan Rekomendasi LKPJ 2021

Metro- 15-04-2022 11:32
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat pimpin sidang paripurna membahas LKPJ Kepala Daerah 2021, Kamis siang (14/4). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat pimpin sidang paripurna membahas LKPJ Kepala Daerah 2021, Kamis siang (14/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan, Panitia Khusus DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2021, dan banyak realisasi capaian program perurusan yang telah melampaui target.

"Akan tetapi, outcome atau manfaat dirasakan yang dirasakan masyarakat belum sesuai target kinerja," ujar Supardi saat membuka rapat paripurna penetapan rekomendasi DPRD terhadap rekomendasi LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 dan penyerahan rekomendasi, Kamis (14/4).

Menurut Supardi, kurangnya inovasi dari masing-masing OPD untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja masing-masing urusan, belum tergambar bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan standar pelayanan pengurusan dan capaian realisasinya.

Baca Juga

"OPD masih melaksanakan tugas secara biasa-biasa saja yang semestinya telah melaksanakan tugas secara luar biasa mengejar ketertinggalan daerah," ujar Supardi

Dia melanjutkan, masih cukup banyak rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 belum ditindaklanjuti.

"Tergambar dari banyaknya permasalahan sama terjadi kembali pada penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021," ujarnya.

Dikatakan Supardi, hasil pembahasan dan konsep rekomendasi DPRD telah disusun panitia khusus, telah ditanggapi masing- masing fraksi-fraksi.

"Pendapat akhir fraksi cukup banyak tambahan dan masukan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Sesuai Permendagri RI nomor 18 tahun 2020, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ditetapkan dengan keputusan DPRD dan ditindaklanjuti kepala daerah sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Supardi.

Dikatakan, meskipun rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah tidak dalam konteks menerima dan menolak kinerja kepala daerah, akan tetapi ada keharusan kepala daerah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019.

"DPRD melalui alat kelengkapannya, juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindaklanjut telah ditetapkan pemerintah daerah," lanjut dia.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar serta undangan lainnya.

Komentar