Lagi, Bapemperda Tunda Pembahasan Perda Konversi BN

Metro- 14-04-2022 15:35
Anggota  Bapemperda DPRD Sumbar, Afrizal. (Dok : Istimewa)
Anggota Bapemperda DPRD Sumbar, Afrizal. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar, kembali menunda pembahasan peraturan daerah (perda) tentang konversi Bank Nagari (BN) menjadi Bank Syariah.

Pembahasan rancangan perda tersebut dinilai lebih baik dilakukan jika seluruh persyaratan untuk konversi tersebut telah terpenuhi, yakni persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, salah satunya dari otoritas jasa keuangan (OJK).

"Jika pembahasan perda dilakukan bersamaan dengan pemenuhan syarat maka akan terjadi kekosongan. Pembahasan perda hanya memakan waktu sebentar, sementara pemenuhan syarat lama, hingga sekarang terhitung sudah tiga tahun, namun persyaratan belum selesai dicukupi," ujar anggota Bapemperda DPRD Sumbar, Afrizal saat rapat paripurna di DPRD, Kamis(14/4) lalu.

Baca Juga

Berdasarkan kajian Bapemperda DPRD, sebut Afrizal, jika perda disahkan dan selesai lebih dulu, sementara persyaratan belum selesai dicukupi, maka terdapat kekosongan payung hukum untuk BUMD tersebut.

Afrizal menjelaskan ranperda tersebut memang tidak termasuk dalam program pembentukan perda (Propemperda) Sumbar Tahun 2022, namun sesuai peraturan boleh saja dibahas di Tahun 2022.

"Hanya saja pertimbangannya persyaratan belum selesai. Jadi belum memungkinkan perda lebih dulu dibahas," ujarnya.

Politis Golkar Sumbar ini menyebut, Bank Nagari merupakan perusahaan milik daerah. Berdasarkan hasil konsultasi DPRD dinyatakan ada dua jenis perusahaan daerah (perusda), yakni perusahaan umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan daerah (perseroda).

Bank Nagari, lanjut dia, merupakan perseroda karena kepemilikannya dibagi menjadi saham-saham.

Untuk perseroan ini, ketentuannya adalah salah satu daerah harus memiliki saham 51 persen. Ini pun harus dipenuhi terlebih dulu.

"Selain itu, untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah," tukas Afrizal.

Komentar