Dua Perwakilan Masyarakat Mentawai Ngadu ke Alirman Sori

Metro- 12-08-2022 23:19
Anggota DPD RI, Alirman Sori saat menerima dua perwakilan dari Mentawai menyangkut UU 17/2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Jumat (12/8). (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI, Alirman Sori saat menerima dua perwakilan dari Mentawai menyangkut UU 17/2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Jumat (12/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Perwakilan Mahasiswa Mentawai, dan Perwakilan Forum Mentawai Bersatu, lakukan dialog dengan anggota DPD RI, Alirman Sori, Jumat (12/8).

Dialog perwakilan dari Mentawai berlangsung di Truntum Hotel Padang, yang memanfaatkan kegiatan reses dapil yang dilakukan Alirman Sori saat itu.

Memakan waktu sekitar dua jam lamanya dialog itu berlangsung, topik bahasan yang dibicarakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumbar, Jambi dan Riau.

Baca Juga

Dalam pertemuan itu, Ketua Forum Mentawai Bersatu, Eko, menjelaskan kelahiran UU 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar terkesan eksklusif dan dinilai belum mengakomodir karateristik daerah di Sumbar.

"Untuk itu, saya meminta UU 17 Tahun 2022 dapat ditinjau kembali atau direvisi, sehingga dapat mengakomodir karakteristik daerah Sumbar, seperti Mentawai yang mempunyai karakteristik berbeda dari kabupaten kota lainnya di Sumbar," kata Eko.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Aliansi Mahasiswa Mentawai, Yasofat yang menyebutkan, UU 17 Tahun 2022, sangat diperlukan direvisi untuk menjawab bahwa ada perbedaan karakteristik diantara daerah di Sumbar.

"Pasalnya, Mentawai mempunyai karakteristik cukup jauh berbeda dengan kabupaten kota di Sumbar," ujar Yosofat.

Merespon apa yang disampaikan perwakilan Aliansi Mentawai Bersatu dan perwakilan Mahasiswa Mentawai itu, Alirman Sori menyebutkan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak berkompeten seperti DPR dan pemerintah.

"Secara khusus, saya juga akan mendesak lembaga DPD RI untuk menindaklanjuti aspirasi terkait UU No.17 Tahun 2022 yang dinilai belum dapat menampung keragaman karakteristik di Sumbar. Misalnya Mentawai yang memiliki karakteristik berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya di Sumbar," kata Alirman Sori dalam pesan singkatnya yang diterima Arunala.com seusai pertemuan itu berlangsung.

Melihat apa yang jadi keinginan dari dua perwakilan itu, Alirman Sori, kemudian mengimbau secara khusus masyarakat Mentawai kiranya bisa melakukan langkah-langkah yang konstitusional.

"Karena pintu untuk memperbaiki atau merevisi UU 17 Tahun 2022 bukan hal yang tabu, melalui tiga pintu, yakni uji materil ke MK, Legislatif Review atau melalui Perppu," tukas Alirman Sori.

Komentar