Sejumlah Instansi jadi Sumber Data IKP bagi Bawaslu

Metro- 16-11-2022 14:56
Pertemuan staf Bawaslu Sumbar dengan ketua dan anggota Bawaslu Kota Payakumbuh bahas IKP 2024, kemarin. (Foto : Arzil)
Pertemuan staf Bawaslu Sumbar dengan ketua dan anggota Bawaslu Kota Payakumbuh bahas IKP 2024, kemarin. (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Payakumbuh, Arunala.com - Secara bertahap, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh sudah mengumpulkan sejumlah data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 dari beberapa instansi dan mitra kerja yang ada.

"Data IKP 2024 yang dikumpulkan ini sebagai bahan evaluasi dan antisipasi dalam upaya pencegahan tindak kerawanan pada pemilu dan pemilihan 2024," ungkap Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, Suci Wildanis kepada tim sosialisasi IKP 2024 Bawaslu Sumbar yang dipimpin Rinto Amarta Wiguna di kantor Bawaslu Kota Payakumbuh, Selasa (15/11).

Dijelaskan Suci, data untuk IKP 2024 ini didapatkan dari KPU dan juga Bawaslu setempat, Kepolisian, BPBD, Dinkes, MUI, dan unsur media.

Baca Juga

"Data yang kami dapatkan itu akan jadi media konsolidasi kami dengan para stakeholder menyangkut tahapan pemilu 2024," sebut Suci lagi. Saat ditanya soal data indeks kerawanan yang didapat Bawaslu Kota Payakumbuh dari unsur media, Suci menjelaskan banyak hal yang bisa diperhatikan.

"Misalnya saja, tentang adanya pemberitaan pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu TPS pada pilkada kemarin. Jadi dengan adanya berita ini, kami dari Bawaslu akan menjadikannya sebagai pijakan dalam penyusunan IKP 2024 kali ini," ucap Suci.

Sementara itu, staf Bawaslu Sumbar, Rinto Amarta Wiguna menjelaskan, dulu indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilu 2019 lalu, Bawaslu RI membuat 162 indikator, namun untuk pemilu dan pemilihan 2024 nanti, Bawaslu RI merilis ada 61 bentuk indikator IKP.

"Jumlah itu diperkecil, namun tidak mengurangi nilai bobotnya," kata Rinto. Rinto juga menyebutkan, meski indikator IKP 2024 diperkecil, namun dalam penyajian laporannya juga berbeda dari sebelumnya.

Kali ini, penyajian laporan IKP 2024 yang dibuat Bawaslu di daerah lebih menitikberatkan pada bentuk narasi dan dokumen pendukung resmi yang menarasikan variabel dari indikator IKP yang dibuat itu," ujar Rinto.

Komentar