PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Sumbar belajar ke Jabar

Metro- 19-12-2022 15:58
Tiga PPID Pelaksana di Sekretariat DPRD Sumbar didampingi Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi berdiskusi dengan staf PPID Utama Pemprov Jabar, Yulia di Bandung, Senin (19/12). (Dok : Istimewa)
Tiga PPID Pelaksana di Sekretariat DPRD Sumbar didampingi Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi berdiskusi dengan staf PPID Utama Pemprov Jabar, Yulia di Bandung, Senin (19/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Bandung, Arunala.com - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat (Jabar) jadi barometer bagi provinsi lain di Indonesia soal komitmen dan penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Prestasi Jabar di sektor KIP sudah terbukti, pada 2022 ini Indeks KIP provins ini berada dalam urutan 1 predikat Informatif nasional.

Sedangkan di posisi 2 diperoleh Jawa Tengah berdasarkan hasil dari penilaian Komisi Informasi (KI) Pusat.

Baca Juga

Menilik bagusnya predikat yang didapat Jabar dalam hal KIP, jadi ajang percontohan bagi pengelola KIP di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Sumbar.

"Mengetahui Jabar cukup hebat dalam pengelolaan KIP, maka saya mendampingi PPID di Setwan DPRD Sumbar yaitu Deny Suryani, Pendika Saputra, dan Rike Okia mengunjungi Diskominfo dan KI Jabar, agar bisa belajar pengelolaan KIP lebih baik lagi," ujar Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi, saat dihubungi, Senin (19/12).

Adrian Tuswandi menjelaskan, saat berada di Diskominfo Jabar, rombongan yang dibawanya dibuat terpana melihat performace pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Jabar tersebut.

Sedangkan staf PPID Utama Pemprov Jabar, Yulia juga terkejut saat mengetahui dari OPD yang ada di Sumbar baru satu yang informatif dan itu Sekretariat DPRD Sumbar.

Sementara dalam paparan Yulia, menyebutkan, PPID Utama harus bawel, harus nekat menerobos ke pimpinan di OPD, agar kolaborasikan kerja KIP di seluruh OPD berjalan.

Komisioner KI Jabar, Yudaningsih mengatakan kemauan dan komunikasi adalah tiang kuat keterbukaan informasi publik di Jabar seperti saat ini.

"Kata penting dan bermakna itu hasil buruk yang lalu, jangan mau diulang di waktu sekarang dan mendatang, biar hasil buruk jadi kenangan aja," ujar Yudhaningsih.

Dia menyebut, PPID Utama Pemprov Jabar beruntung punya pengelola seperti Yulia dan tim.

"Saya terkesima melihat mereka yang PNS milenial ini bekerja, pengisian quisioner KI Pusat saja, saya lihat Yulia dan tim enjoy aja, terpenting saya ingatkan check and check jangan sampai ter-submit itu isian," ujar Yudhaningsih lagi.

Dia mengakui, kalau Tim Yulia ini mau berkoordinasi dan berkomunikasi degan KI Jabar.

"Satu yang pasti, Teh Yulia dan tim tak pelit berbagi soal KIP ke badan publik apa saja, sok atuh belajar KIP itu ke Jabar aja," ujar Yudhaningsih.

Adapun Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi yang mendampingi PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Sumbar mengakui, capaian perfect PPID Utama Pemprov Jabar tidak lepas dari pemahaman pentingnya KIP berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Selain itu, jajaran PPID Utama dan PPID Pelaksana di OPD memahami apa yang jadi keinginan gubernur yang gunakan KIP untuk berdialog dengan publik, lewat perangkat media sosial maupun aplikasi yang diciptakan untuk memperkuat visi dan misi KIP di Jabar," kata Adrian.

Komentar