Pemohon dan Termohon Sama-sama Punya Alasan Sendiri

Metro-317 hit 10-08-2020 22:28
Suasana musyawarah terbuka pihak bapaslon Fakhrizal - Genius Umar selaku pemohon dengan KPU sebagai pihak Termohon di Bawaslu Sumbar, Senin (10/8). (Dok : Istimewa)
Suasana musyawarah terbuka pihak bapaslon Fakhrizal - Genius Umar selaku pemohon dengan KPU sebagai pihak Termohon di Bawaslu Sumbar, Senin (10/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Persoalan koordinasi antara pihak KPU Sumbar dan jajarannya di daerah dengan petugas penghubung (Liaision officer/LO) bakal pasangan calon (bapaslon) gubenur dan wakil gubernur jalur perseorangan Fakhrizal - Genius Umar (FaGe), jadi salah satu pokok perkara yang disengketakan dalam sidang musyawarah terbuka (ajudikasi) di Bawaslu Sumbar, Senin (10/8).

Usai sidang musyawarah terbuka yang dipimpin Ketua Majelis Surya Efitrimen dengan anggota Alni, Elly Yanti, Vifner dan Nurhaida Yetti itu, kuasa hukum FaGe, Virza Benzani membantah adanya koordinasi KPU dengan LO bapaslon FaGe di lapangan

"Itu tidak ada sama sekali. Itu jawaban yang tidak bisa dia (KPU Sumbar, red) buktikan bahwa telah berkoordinasi dengan LO bapaslon," sanggah Virza kepada wartawan seusai musyawarah terbuka, di Bawaslu Sumbar, Senin siang (10/8).

Baca Juga

Kalau persoalan katanya LO itu tidak ada di nagari di kabupaten, imbuh Virza, kliennya justru punya LO di tingkat kabupaten kota.

"Mereka itu (LO, red) bisa berfungsi sampai ke tingkat Nagari dan desa," turut kuasa hukum ini.

Selain itu, terang dia, KPU kabupaten kota juga telah memiliki daftar LO tim sukses yang bisa berkoordinasi di lapangan dan jika pendukung tidak ditemukan oleh PPS, maka dapat melakukan koordinasi dengan LO.

Menurutnya hal itu menyebabkan kerugian karena mereka tidak melakukan koordinasi, padahal ketika pendukung tidak ditemui mereka dapat koordinasikan dengan LO.

"Itu prosedur yang ada dalam regulasi mereka tapi mereka tidak lakukan, dan akibat tidak melakukan koordinasi itu banyak menjadi tidak ditemui, sehingga ada ratusan ribu hak suara pendukung yang hilang," terang dia.

Virza juga menyampaikan tentang persoalan verfak dukungan pada nagari pemekaran di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini KPU Sumbar hanya melakukan verifikasi di nagari induk, tapi tidak melakukan verifikasi faktual di nagari pemekaran.

"Hal itu jelas sangat merugikan bakal pasangan calon, dan mereka akui hanya melakukan verifikasi di nagari induk. Itu jelas menguntungkan permohonan kami," jelas dia.

Untuk itu Virza meminta Majelis musyawarah terbuka berharap Bawaslu secara objektif menilai memeriksa dan memutuskan bahwa apa yang kami mohon itu memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat.

Terpisah, Anggota KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani justru mengatakan KPU ada koordinasi dengan LO bapaslon FaGe di lapangan.

"Meskipun LO bapaslon ini hanya di tingkat kabupaten, KPU tetap dengan sesuai kewajiban kita berkoordinasi dengan LO tetap disampaikan," tukas Yanuk yang didampingi Anggota KPU Sumbar Gebril Daulai serta Sekretaris KPU Firman beserta staf.

Hal lainnya, Yanuk menyebutkan pihaknya sudah memberikan jawaban terkait permohonan yang disampaikan pemohon, namun ada perbaikan permohonan dan dari KPU juga akan ada perbaikan jawaban.

Ia menambahkan pemohon tadi terkait pemekaran nagari, permohonan sebelumnya pihak pemohon menyebut ada dua daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman.

"Ternyata tadi ada perbaikan, yang dimaksud pemohon tadi itu bukan Kabupaten Pasaman tapi Kabupaten Pasaman Barat," ujarnya.

Kemudian karena ada perbaikan permohonan, lanjut Yanuk, berarti akan ada juga jawaban perbaikan dan KPU sudah menyiapkan jawaban terkait hal itu.

"Sesuai agenda, besok (Selasa, red) musyawarah terbuka penyelesaian sengketa ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi, dan kami siap melanjutkan musyawarah terbuka itu," sebut Yanuk lagi.

Sedangkan Ketua majelis musyawarah terbuka, Surya Efitrimen menyebutkan musyawarah itu akan dilanjutkan Selasa (11/8) pukul 10.00.

"Agendanya pembuktian laporan dan juga memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi dari kedua pihak," kata Surya Efitrimen.

Komentar