DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Sumbar

Metro-466 hit 27-09-2020 22:25
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Jakarta, Arunala - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yakni ketua dan Anggota KPU Sumatera Barat (Sumbar), dan ketua beserta anggota Bawaslu Sumbar.

Pengadu dalam perkara ini yakni Fakhrizal-Genius Umar (FaGe) yang merupakan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar jalur perseorangan serta Haris Satrio sebagai LO (Liaison officer/penghubung) bapaslon sebagai Pengadu I, II, dan III.

"Perkara pengaduan FaGe ke DKPP itu diregister dengan Nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 akan di sidang DKPP, di Kantor Bawaslu Sumbar, Selasa (29/9) pukul 09.00 WIB," kata Sekretaris DKPP RI, Bernad Dermawan Sutrisno melalui keterangan tertulisnya yang diterima Arunala.com , Minggu sore (27/9).

Baca Juga

Para Teradu dalam perkara ini sebut Bernad, adalah Ketua dan Anggota KPU Sumbar yakni Amnasmen, Izwaryani, Yanuk Sri Mulyani, Gebriel Daulai, dan Nova Indra masing-masing sebagai Teradu I sampai V.

Para pengadu, lanjut dia, juga melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yakni Vifner, Elly Yanti, Surya Efitrimen, Nurhaida Yetti, dan Alni masing-masing sebagai Teradu VI sampai X.

Tidak sampai di sana, bapaslon FaGe juga juga mengadukan penyelenggara tingkat kabupaten yakni Triati, selaku Ketua Bawaslu Kota Solok sebagai teradu XI, dan Rini Juita selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai teradu XII.

Bernad menerangkan, pokok aduan FaGe adalah para teradu diduga telah melakukan verifikasi faktual atas dukungan bakal calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020, tidak sesuai dan peraturan perundangan-undangan serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Para Teradu dan/atau Terlapor VII dan IX juga menolak untuk menerima laporan pelanggaran pemilihan," sambung Bernad.

Dia menguraikan, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

"Sidang pada Selasa (29/9) itu nantinya akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat Sumbar di Kantor Bawaslu Sumbar. Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19," tukas Bernad.

Dirinya menambahkan, sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.

"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP.

"Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP," kata Bernad.

Terpisah, Anggota KPU Sumbar Izwaryani membenarkan DKPP akan memeriksa KPU dan Bawaslu Sumbar.

"Hal itu berkaitan dengan pengaduan bapaslon Fakhrizal-Genius Umar menyangkut hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan mereka kemarin," sebut Izwaryani.

Ditanya bagaimana sikap KPU terhadap sidang DKPP nanti? Izwaryani menyebutkan tentunya akan dijalani saja.

"Ada panggilan kami datang, ada tuduhan atau pengaduan kami jawab," terang Izwaryani lagi.

Dia juga menyebutkan, selain KPU, pihak yang juga akan diperiksa DKPP adalah ketua dan anggota Bawaslu Sumbar sebagai Teradu VI sampai X.

Kemudian DKPP juga akan periksa Ketua Bawaslu Kota Solok sebagai teradu XI, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai teradu XII.

Komentar