Buat Kebijakan Beri Reward bagi Nagari Berprestasi

Metro-116 hit 26-11-2020 13:01
Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi saat memaparkan pengelolaan dana desa di nagarinya kepadaTPKTDD Sumbar 2020, di rumah dinasnya, Kamis (26/11). (Dok : Istimewa)
Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi saat memaparkan pengelolaan dana desa di nagarinya kepadaTPKTDD Sumbar 2020, di rumah dinasnya, Kamis (26/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Limapuluh Kota, Arunala -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota punya cara tersendiri dalam memotivasi nagari-nagari yang ada di kabupaten itu untuk menerapkan transparansi publik. terlebih soal pengelolaan dana desa.

"Bahkan untuk motivasi agar nagari-nagari di Kabupaten Limapuluh Kota transparan soal pengelolaan dana desa, kami siapkan reward secara berjenjang sesuai prestasi yang diraih nagari itu," ungkap Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi saat menerima kunjungan Tim Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa (TPKTDD) Sumbar 2020, di rumah dinasnya, Kamis (26/11).

Penilaian kompetensi dan transparansi dana desa menurut Irfendi Arbi adalah penting bagi motivasi nagari di Sumbar.

Baca Juga

"Saya apresiasi adanya Tim TPKTDD Sumbar ini, karena bisa melecut nagari-nagari di Sumbar untuk transparan mengelola dana bersumber dari uang rakyat,"ujarnya lagi.

Bahkan kini, kata Irfendi, memotiva juga disertai dengan reward. Berdasarkan Keputusan Bupati, setiap nagari berpredtasi diberikan penghargaan.

Bagi nagari yang raih prestasi nasional, APBD memberi reward Rp100 juta, lalu prestasi tingkat provinsi Rp50 juta dan prestasi tingkat kabupaten Rp40 juta.

"Ini dampaknya menimbulkan kompetisi antar nagari untuk menjadi terbaik sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Irfendi Arbi sembari menyebutkan Kabupten Limapuluh Kota telah berhasil meraih 5 kali prediket wajar tanpa pengeculian (WTP) atas penilaian BPK RI.

Penjelasan dia, peningakatan kemajuan di nagari sejak dana desa digulirkan pemerintah pusat hasilnya cukup signifikan. Ada banyak nagari sebelumnya tak ambil pusing terhadap dunia luar alias isolasi.

Dia juga heran jika ada wali nagari atau apratur nagari tidak terbuka dan transparan.

"Jangan takut transparan karena ini menjadi kunci penyelenggaaran pemerintahan yang baik. Jangan takut transparan karena tidak merugikan kita, justru menjadi protek diri dari jeratan hukum,"ujar Irfendi.

Selain itu, sambungnya, pemkab juga beri nagari hak untuk berinovasi asal tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Setidaknya ada 49 inovasi yang siap menjadi media untuk transparansi bagi nagari-nagari itu,"ujarnya.

"Ada regulasi, ada inovasi, ada komitmen untuk transparankan dana desa. Jika tidak lima jangan heran kalau ada wali nagari tersangkut korupsi,"ujarnya.

Sementara untuk pendidikan dan ekonomi anak nagari, Irfendi pastikan kabupatennya siap lakukan pembelajaran tatap muka.

"Sebenarnya kami mau terapkan pendidikan tatap muka Desember ini, tapi ada perintah Mendikbud untuk belajar tatap muka dimulai Januari 2021,"ujarnya..

"Saya biarkan belajar daring terus menerus, fakta di lapangan banyak anak sekolah dasar belum bisa baca tulis, padahal sebelum pandemi sudah bisa baca tulis itu harusnya, belum lagi soal anak-anak jenuh belajar di rumah,"ujar Irfendi.

Selain itu, dampak lain yang dirasakan warga di Kabupaten Limapuluh Kota akibat pandemi itu juga menyasar pada ekonomi, sebab pasar dan baralek ini semua pemicu geliat ekonomi warga kini akitivitasnya berkurang.

"Tapi meski ada pengusutan selama pandemi, tapi jika mita mau turun, In Syaa Allah masyarakat pasti sadar pentingnya kesehatan saat kondisi pandemi ini," ujar Irfendi.

Kepala Bidang (Kabid) PMD Sumbar, Azwar mewakili Ketua TPKTDD Sumbar 2020, mengatakan penilaian TPKTDD ini tidak perlombaan tapi bagian dari penguatan kepada kepala daerah dan nagari untuk trasnparansi dana desa.

"Kegiatan TPKTDD adalah untuk pembinaan sehingga transparansi itu nyata adanya, tidak sekadar laporan di atas kertas, tapi faktanya masih jauh dari harapan, itu yang tidak kita inginkan," kata Azwar.

Komentar