Pesta Demokrasi adalah merupakan pesta rakyat yang diadakan dalam siklus lima tahunan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
Sesuai ketentuan Pasal 22E ; (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Memaknai ketentuan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945, tidak ada ruang yang semestinya harus diperdebatkan.
Konstitusi sebagai hukum dasar telah memberikan petunjuk yang jelas, terukur dan jelas.
Pasca-perubahan konstitusi haluan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dan pembaharuan dari demokrasi terpimpin dan demokrasi otoriter menjelma menjadi demokrasi kerakyatan.
Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Bila ditelisik pengaturan demokrasi di Indonesia pasca-perubahan konstitusi secara norma, telah memberikan rambu-rambu yang konstitusional sebagai alas dasar penyelenggaraan demokrasi Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden) dan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota).
Pelaksanaan Pemilu yang didasarkan atas UUD NRI Tahun 1945 pasca-perubahan sejak tahun 1999 sampai sekarang.
Sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Anggota MPR sebelumnya terdiri atas anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan.
Setelah perubahan konstitusi, anggota MPR hanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, sementara utusan golongan dihapus.
Tiga periode pelaksanaan Pemilu berdasarkan konstitusi perubahan meninggalkan beberapa catatan demokrasi.
Pertama, pelaksanaan Pemilu DPR dan DPRD 1999 hingga 2004 adalah sistem tertutup (nomor urut). Kedua; Pemilu 2009, sistim Pemilu berubah menjadi professional terbuka (suara terbanyak) dampak adanya putusan MK Nomor 22-24 Tahun 2008.
Perubahan sistem Pemilu dari tertutup ke terbuka, sepertinya akan membuka lembaran lama maksudnya sistem Pemilu untuk Pemilu Legislatif menunggu hasil putusan MK.
Apakah MK akan meneguhkan putusan Nomor 22-24 tahun 2008 atau akan merubah kembali sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat (3), bahwa peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik.
Gonjang-ganjing kembali ke sistim tertutup, bila berdasarkan kajian pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, bukanlah hal baru, karena sejatinya sudah beberapa kali Pemilu dilakukan, Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.
Jika ada perubahan sistim pada Pemilu 2024 sepanjang konstitusional tidak perlu ada saling menyerang dan menyalahkan, karena saling menyerang dan menyalahkan bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan.
Kembalikan ke mekanisme sesuai aturan hukum yang berlaku.
Mencari kebenaran materil yang substantif tidak boleh dikalahkan dengan alasan pembenaran formil yang berlumur lumpur politik kekuasaan, kebenaran itu ada bersumber dari kejujuran.
Artinya, lakukan segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai kejujuran.
Setiap perubahan memerlukan proses, setiap proses memerlukan waktu, setiap waktu memerlukan pengorbanan, setiap pengorbanan memerlukan kesabaran dan setiap kesabaran memerlukan keikhlasan dan keikhlasan, tutup dengan ke-Istiqomahan.
Perubahan apapun yang akan lakukan untuk memperoleh kebenaran yang hakiki harus disikapi dengan kedewasaan berpikir yang rasional dan realistis. Tidak perlu saling membela diri seolah-olah kita yang benar.
Bersikaplah bijak dan bijaksana dan setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya.
Kekuasaan adalah kekuatan yang paling lemah, karena kekuasaan dibatasi oleh waktu.
Sedangkan bijaksana adalah kekuasaan yang kuat dan mampu beradaptasi dengan waktu, karena bijaksana selalu memenuhi ruang dan waktu.
Orang yang bijaksana pasti bisa hidup dalam setiap perubahan yang terjadi, tetapi orang mengandalkan kekuasaan sebagai kekuatan pasti mati ditelan oleh pergantian kekuasaan.
Lalu apa yang harus dilakukan jika perubahan terjadi? Yang perlu diinsyafi dan disadari sesungguhnya yang abadi adalah perubahan, karena perubahan adalah sebuah proses yang alami, seperti halnya perubahan waktu.
Untuk itu, karena perubahan adalah hal yang abadi karena perjalanan waktu, kembalilah kejati diri kita masing-masing membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan demokrasi kebangsaan yang adil dan beradab.
Akhir saling mencurigai, saling menyerang, saling menyalahkan, merenung lah sejenak, lakukan evaluasi dan koreksi diri masing-masing, siapa diri kita, sebagai insan ciptaan Yang Maha Esa, pasti tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Esa.
Tawakal lah, jika perubahan terjadi, karena perubahan bukanlah milik, tetapi hak pakai yang dibatasi dengan waktu.
Tunjukan sikap teladan yang negarawan, sesungguhnya semua kita bersaudara.
Ingatlah, kekuasaan adalah musuh yang nyata, jika kekuasaan digunakan kezaliman. (*)
Komentar