Apa itu Korupsi?
Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 adalah tindakan penyelewengan kekuasan demi keuntungan pribadi atau korporasi. Keuntungan yang dimaksud ini lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya material,seperti uang dan sejenisnya.
Seseorang yang melakukan korupsi adalah mereka yang mempunyai sifat serakah, tamak dan tidak memilikki sifat moral atau etika yang baik.
Pakar kajian ilmu kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengatakan, jika pemerintah ingin membangun pemerintahan yang bersih, sebaiknya jangan pernah menghambat pemberantasan korupsi. Sebab, di Indonesia korupsi sudah menjadi tradisi yang mengakar.
Bambang juga meyebutkan, korupsi jika tidak dihantam dengan rudal yang kuat, disamping dengan melakukan perbaikan birokrasi maka omong kosong republik ini 50 tahun akan datang menjadi Negara besar.
Mengapa korupsi sudah menjadi tradisi?
Karena korupsi di Indonesia sendiri sudah tidak terdengar asing lagi, mulai dari pemerintahan terendah hingga pemerintahan tertinggi.
Korupsi di Indonesia sudah seperti tradisi karena banyak sekali praktik korupsi di negeri ini yang dilakukan oleh oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi maupun keutungan dalam organisasi yang disebabkan oleh sifat serakah, dan memiliki gaya hidup yang serba mewah hingga melakukan tindak korupsi.
Bisa dikatakan, sejarah praktik korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, tepatnya pada saat berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Korupsi dikenal pula pada pra kemerdekaan, era orde lama, orde baru, hingga berkelanjutan di era reformasi.
Di dalam sejarah tersebut, berbagai upaya telah di lakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya korupsi masih terjadi hingga saat ini. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum yaitu pada masa pra kemerdekaan dan pascakemerdekaan.
Pra Kemerdekaan
Pada masa pemerintahan kerajaan
* "Budaya-tradisi korupsi'' yang tiada henti di Indonesia disebabkan sebagian besar karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.
* Perebutan kekuasan di Kerajaan Singosari (Anusopati-Tohjoyo-Ranggawuni-
* Kerajaan Majapahit (pemberontakan Kuti, Nambi, Suro, dan lainya).
* Kerajaan Banten (perebutan tahta Sultan Haji dari ayahandanya, Sultan AgengTirtayasa).
* Kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit dan Mataram sebagian besarnya karena perilaku korupsi dari bangsawan kerajaannya.
Pada Masa Kolonial Belanda
* Pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti, VOC memecah belah kerajaan Mataram dengan langkah menjadikan dua kekuasan, yaitu Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
* Pada tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangunegara.
* Kasultanan Yogyakarta juga dibagi menjadi dua, yakni Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.
* Dalam buku History Of Java karya Stanfoard Raffles (Gubernur Jendral Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816). Penduduk Jawa digambarkan ''pasrah'' terhadap keadaan.
* Budaya yang sangat tertutup dan penuh '' keculasan'' itu turut untuk menyuburkan ''Budaya Korupsi'' di Nusantara bahkan tidak jarang abdi delam juga melakukan korupsi dengan jalan mengambil upeti (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah).
Selanjut oleh Demang di serahkan kepada Tumenggung. Abdi delam di Katemenggungan setingkat kabupaten atau provinsi juga melakukan korupsi harta yang akan diserahkan kepada Raka atau Sultan.
Pascakemerdekaan
Pada Masa Orde Lama
* Dibentuknya Badan Pemberantasan Korupsi dan Panitian Retooling Aparatur Negara (PARAN), A H Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yaitu Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah waktu itu setengah hati menjalankannya
* Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden 274 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali dilakukan A H Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam dibantu oleh Wiryono Prodjodisukmo meneruskan kasus-kasus korupsi kemeja pengadilan.
* Mencatat bahwa pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.
* Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan Negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup besar untuk kurun waktu itu. Namun, karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.
Pada Masa Orde Baru
* Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketahui Jaksa Agung.
* Tahun 1970, terdorong ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, sehingga mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK
Pada Era Reformasi
* Pada era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit dengan virus korupsi yang sangat ganas.
* Presiden B J Habibie mengeluarjan UU nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN, pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KOKPN, KPPU atau lembaga Obudsman.
* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi dan menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Lantas Bagaimana Cara Memberantas Korupsi?
Beberapa strategi sudah dilakukan oleh KPK, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, serta strategi edukasi kampanye.
Kenyatannya korupsi masih banyak terjadi,seperti yang kita ketahui melalui media online, para "tikus berdasi" seakan tidak sadar diri bahwasanya mereka membuat rugi negara ini.
Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus memegang teguh sifat anti korupsi yang berintegritas yaitu disiplin, jujur, bertanggung jawab serta tidak serakah. Dengan sifat itu, kita akan dijauhkan dari korupsi yang dapat merugikan orang lain.
Bayangkan jika negara seperti Indonesia ini bersih dari korupsi, maka masyarakat di negara ini dapat merasakan hidup dengan sejahtera dan tidak terjadi kesenjangan sosial, dimana banyak sekali masyarakat di negara ini yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak. (*)
(Isi artikel/opini diluar tanggungjawab penerbit)
Komentar