Kurang dari 14 hari dilaksanakannya Pemilu tahun 2024, persoalan distribusi logistik menjadi penting untuk diperbincangkan. Distribusi logistik menjadi tantangan utama di tengah-tengah kesiapan pemilu yang harus disegerakan.
Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah pegunungan membuat distribusi logistik pemilu menjadi lebih rumit karena harus melalui jalur laut dan transportasi khusus, kondisi ini diperparah dengan banyaknya wilayah yang rawan bencana, khususnya bencana alam, sehingga distribusi logistik memerlukan strategi yang efisien dalam pelaksanaannya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab dalam perencanaan dan koordinasi yang cermat bersamastakeholderlainnya, termasuk Bawaslu sebagai badan pengawasan untuk menjamin kelancaran logistik demi mewujudkan pemilu yang berintegritas.
Distribusi logistik pemilu adalah proses memastikan semua material dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemilu dikelola dan didistribusikan secara efisien.
Dalam konteks Pemilu 2024, hal ini meliputi pengantaran kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, dan material terkait lainnya. Distribusi logistik telah dilakukan sebanyak dua tahap, tahap 1 dan tahap 2.
Berdasarkan laporan Bawaslu RI, terdapat beberapa masalah terkait distribusi logistik pada kedua tahapan tersebut.Bawaslu menemukan adanya pengadaan logistik yang tidak tepat jumlah, selain itu juga ditemukan kerusakan pada bilik suara, kotak suara, segel, surat suara, tinta dan juga kabel ties di beberapa kab/kota, termasuk di Sumatra Barat.
Pada pengadaan distribusi logistik pemilu di Sumbar, ditemukan beberapa surat suara dalam keadaan rusak sehingga dibutuhkan surat suara pengganti. Temuan kerusakan logistik ini selain merugikan negara dalam hal anggaran juga menimbulkan kecurigaan yang berujung hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
Meskipun perhitungan anggaran pemilu telah mempertimbangkan potensi-potensi kerusakan dalam pengadaan logistik, namun temuan kerusakan logistik tentu saja akan memerlukan biaya transportasi dua kali lipat untuk pendistribusian pengganti surat suara, bilik suara, dan material lainnya.
Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu semakin skeptis terkait berjalannya pemilu yang luber dan jurdil di tengah ruwetnya permasalahan logistik dan manuver para elite untuk mendapatkan suara pada pemilu mendatang.
Persoalan distribusi logistik ini tidak terlepas dari persoalan kondisi geografis wilayah. Di Sumatra Barat sendiri misalnya, dengan kondisi geografis yang rawan bencana, dibutuhkan perencanaan alternatif dan langkah-langkah mitigasi dalam distribusi logistik ke lokasi TPS sasaran.
Kemudian di daerah yang sulit dijangkau (3 T), akan memanfaatkan akses transportasi jalur darat dan laut plus dengan memanfaatkan tenaga tambahan seperti kuli panggul ataupun kuda beban. Kerja sama dan koordinasi KPU dan Bawaslu Sumbar denganstakeholderlainnya diharapkan mampu mengawal dan memastikan kelancaran distribusi logistik hingga ke TPS di setiap kab/kota.
Beberapa wilayah dengan medan dan akses yang sulit haruslah menjadi prioritas utama distribusi logistic kali ini, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Pasaman, Solok Selatan serta Kabupaten Limapuluh Kota.
Perkiraan cuaca dengan potensi hujan hingga Februari 2024, dikhawatirkan akan menghambat pengadaan logistik di wilayah-wilayah tersebut.
Kabupaten Limapuluh Kota selama Januari 2024 telah mengalami beberapa kali insiden longsor akibat curah hujan tinggi hingga menutup jalur lalu lintas.
Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdistribusi di pulau-pulau kecil sangat bergantung pada kondisi ketinggian gelombang di musim penghujan yang bisa saja menyulitkan akses antar pulau.
Mitigasi lain juga dibutuhkan di Kabupaten Agam yang dekat dengan kawasan Salingka Gunung Marapi yang saat ini masih berstatus siaga.
Kemudian kabupaten lainnya dengan penyebaran penduduk yang jauh seperti Kabupaten Pasaman, dan juga medan yang sulit seperti Kabupaten Solok Selatan, sangat membutuhkan akses transportasi yang sesuai dengan topografi wilayah.
Kita semua tidak menginginkan adanya kelalaian ataupun kerugian yang dapat menghambat proses pemilu yang aman dan tepat waktu.
KPU Sumbar harus mempertimbangkan kondisi geografis yang rawan bencana hingga persiapan logistik di 18 ribu TPS di Sumbar dalam keadaan siap H-1 menjelang pemilu.
Bawaslu Sumbar juga turut mengawal dan memastikan pengadaan logistik yang tidak cacat secara fisik sehingga menjamin pemilu yang berkeadilan.
Pemanfaatan teknologi melalui Sistem Informasi Logistik (Silog) menjadi salah satu media koordinasi yang lebih efisien antara KPU dan Bawaslu dalam memantau kondisi logistik.
Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah koordinasi yang terarah antara KPU dan Bawaslu denganstakeholderterkait seperti Dinas Perhubungan, BMKG, BPBD, kepolisian dan TNI serta Pemprov dalam memastikan kelancaran distribusi logistik ke wilayah-wilayah rawan bencana dan akses sulit.
14 hari menjelang pemilu, distribusi logistik khususnya di Sumbar sudah semestinya berjalan lancar. Adanya perencanaan mitigasi harus diikuti alternatif-alternatif lainnya apabila logistik pemilu dikhawatirkan belum sampai di TPS pada H-1 pemilu.
Keterlibatan tokoh masyarakat setempat juga penting demi memperlancar pengangkutan logistik di daerah terpencil. Anggaran tambahan untuk akses transportasi yang digantikan oleh tenaga manusia ataupun hewan juga perlu dipertimbangkan.
Meski begitu, pengawalan tetap harus dilakukan maksimal dengan menggandeng Dishub, kepolisian dan TNI, serta tentunya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara.
KPU sebagai penyelenggara bertanggung jawab dalam perencanaan dan koordinasi yang cermat.Alternatif perencanaan sudah harus dipikirkan dengan mempertimbangkan gangguan-gangguan tak terduga.
Pemerintah daerah danstakeholderlainnya perlu menyadari pentingnya logistik yang terkoordinasi dengan baik dan bersinergi dalam memastikan integritas dan kredibilitas proses demokrasi melalui pemilu mendatang.
Dan tentu saja kita berharap Pemilu 2024 berjalan dengan semestinya sesuai dengan aturan yang ada, sehingga menghasilkan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan. (*)
(Isi di artikel diluar tanggungjawab penerbit)
Komentar