Gubernur: Sengaja Bakar Lahan, Izin Perusahaan Dicabut

Ekonomi-117 hit 02-12-2020 19:01

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Sumbar relatif kecil dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Namun, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, upaya pencegahan sedini mungkin tetap dikedepankan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang jadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sumbar 2020, di Padang, Rabu (2/12).

"Dari lahan yang ada di Sumbar, seluas 2,3 juta hektare (Ha) atau sebanyak 56 persennya merupakan hutan. Dari luas itu, sebesar 800 ribu Ha merupakan kewenangan pusat berupa hutan konservasi, hutan lindung dan sebagainya," jelas Irwan Prayitno.

Sisanya, lanjut Irwan, disiapkan sebagai kawasan hutan sosial dan hutan kemasyarakatan yang jumlahnya seluas 500 ribu hektar, dimana 230 ribu Ha telah memiliki keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dikelola oleh masyarakat.

"Sebanyak 100 persen dari 230 ribu Ha hutan itu, dikelola oleh masyarakat, tidak ada sedikitpun kebakaran," kata Irwan Prayitno lagi.

Bahkan Irwan optimistis, jika 500 ribu Ha usulan tersebut disetujui oleh menteri, peran polisi hutan ataupun proses penegakan hukum akan sangat berkurang.

"Ini karena masyarakat langsung jadi polisinya, pengawas sekaligus pengelolanya," ucapnya.

Pada Rakor yang mengusung tema Mencegah Lebih Baik dari pada Memadamkan" ini, Irwan juga menyinggung tentang kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga kelestarian hutan.

"Banyak adat kita yang dituangkan dalam falsafah, petatah petitih, dalam pantun, bagaimana orang Minang menyatu dengan hutan, menyatu dengan alam, ini budaya kita," sebut dia.

Disamping itu, pada kawasan hutan terdapat nagari dan desa yang sebagian besar berbatasan dengan rumah penduduk yang tentunya bernilai ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, Irwan meminta kepada seluruh pelaku industri di kawasan hutan agar cepat tanggap jika menemukan hot spot atau titik api.

"Kami ingatkan kepada pengusaha, jangan ambil manfaat saja, jangan cari untung saja, tapi lupa kepada dampak lingkungan, medis, kemanusiaan, dampak ekonomi dan lainnya. Jangan lagi membakar lahan, kalau masih, izinnya kami cabut," tegas Irwan Prayitno.

Seperti diketahui, dampak kebakaran hutan tidak hanya pada kesehatan masyarakat berupa infeksi saluran pernafasan atau Ispa. Namun juga dapat menghentikan berbagai aktivitas, baik aktivitas pendidikan, bisnis dan sebagainya.

"Jika ada sedikit saja titik api, tuntaskan dengan segera. Tidak ada cara lain, lebih baik mencegah daripada memadamkan, biayanya begitu besar," pungkas Gubernur dihadapan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, sejumlah unsur terkait, TNI, Polri, BPBD dan lainnya.

Sementara Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK) Ruandha Agung Sugardiman mengakui bahwa selama ini Sumbar tergolong rendah kebakaran hutannya.

Pihaknya juga berharap untuk tetap menjaga sinergitas dengan melibatkan seluruh stake holder terkait dalam rangka pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan.

Komentar