Giliran Kubu Mualim Gugat KPU Sumbar ke MK

Metro-3229 hit 23-12-2020 23:35
Berkas pengajuan permohonan gugatan PHP Gubernur Sumbar 2020 dari kubu Mulyadi-Ali Mukhni di laman resmi milik MK, Rabu (23/12). (Dok Istimewa)
Berkas pengajuan permohonan gugatan PHP Gubernur Sumbar 2020 dari kubu Mulyadi-Ali Mukhni di laman resmi milik MK, Rabu (23/12). (Dok Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Setelah pasang calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit-Indra Catri resmi menggugat KPU Sumbar ke Mahkamah Konstitusi, terkait pokok perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Sumbar 2020.

Muncul lagi satu gugatan PHP yang diajukan paslon Mulyadi-Ali Mukhni dengan pihak termohon KPU Sumbar juga.

Kabar adanya dua kubu cagub dan cawagub Sumbar yang ajukan permohonan gugatan ke MK itu disebutkan Komisioner KPU Sumbar Amnasmen yang dihubungi Arunala.com , Rabu malam (23/12).

Baca Juga

"Ada dua gugatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumbar yang diajukan oleh dua paslon gubernur dan wakil gubernur ke Mahkamah Konstitusi. Mereka itu paslon nomor urut 2 Nasrul Abit Indra Catri (NA-IC) dan paslon nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni (Mualim)," kata Amnasmen.

Amnasmen menyebutkan, permohonan gugatan itu diajukan dua kubu paslon itu sama-sama dilakukan di hari Rabu (23/12), namun dalam rentang waktu berbeda.

Dia menerangkan informasi ada dua paslon yang menjadikan KPU Sumbar sebagai pihak Termohon di MK itu, setelah dirinya melihat Laman resmi milik MK yakni mkri.id tertanggal 23 Desember 2020.

"Pada laman mkri.id itu, menunjukkan paslon Nasrul Abit-Indra Catri lebih dulu mengajukan permohonan yaitu Rabu (23/12) pukul 13.41 WIB. Sedangkan paslon Mulyadi-Ali Mukhni di hari yang sama juga ajukan permohonnya ke MK pukul 18.02 WIB," jelas Amnasmen.

Terkait pokok perkara yang diajukan masing-masing paslon gubernur dan wakil gubernur itu, kata Amnasmen, adalah sama-sama menyangkut perselisihan hasil pemilihan Gubernur Sumbar 2020.

Terhadap gugatan dari dua paslon gubernur itu, Amnasmen mengaku KPU Sumbar akan menghormatinya.

"Bagi KPU Sumbar, apa yang diajukan pihak paslon itu harus dihormati karena itu hak konstitusi mereka," kata dia.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, KPU Sumbar akan menyiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan nanti dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, kubu Nasrul Abit-Indra Catri melalui kuasa hukumnya Vino Octavia membenarkan telah mengajukan permohonan gugatan ke MK.

"Permohonan itu tertuang dalam surat Nomor 132/PAN.MK/AP3/12/2020. Poko permohonannya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Sumbar 2020," kata Vino Octavia.

Komentar

Berita Terbaru