Permohonan Irfan Suandi Dikabulkan Majelis KI

Metro-103 hit 27-02-2021 08:04
Majelis KI Sumbar saat menggelar sidang sengketa informasi terkait surat kematian dan surat ahli waris, Jumat (26/2). (Dok : Istimewa)
Majelis KI Sumbar saat menggelar sidang sengketa informasi terkait surat kematian dan surat ahli waris, Jumat (26/2). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Sidang sengketa informasi surat ahli waris dan surat keterangan kematian atas nama Syamsu Anwar, diputus majelis sidang Komisi Informasi (KI) Sumbar, di Padang, Jumat (26/2).

Putusan itu dilakukan KI Sumbar pada sidang Ajudikasi Non Litigasi (penyelesaian diluar persidangan) antara pemohon Irfan Suandi, dengan termohon pihak Kelurahan Korong Gadang, Padang.

"Adapun materi persidangan itu yakni soal informasi surat ahli waris dan surat keterangan kematian atas nama Syamsu Anwar," kata Ketua Majelis Nofal Wiska didampingi anggota Adrian Tuswandi dan Arif Yumard kepada Arunala.com , Jumat tersebut.

Nofal menerangkan, perkara yang mereka sidang hari itu teregister dengan nomor 09/X/KISB-PS/2020. Dia menambahkan, dalam sidang itu pemohon yang diwakili oleh Daniel Sutan Makmur sebagai penerima kuasa, meminta agar informasi dan dokumentasi dari pihak termohon diwakili kuasa hukumnya Nawalis Yunas.

Permintaan pemohon berupa salinan resmi atas semua informasi dan dokumentasi yang dilampirkan pemohon Roby Kurniawan Cs yang dijadikan landasan hukum keluarnya kebijakan Badan Publik Kelurahan Korong Gadang berupa Surat Keterangan Ahli Waris bernomor 472/011/KRG-IV/2020 tertanggal 30 April 2020 a.n Roby Kurniawan Cs beserta Surat Keterangan Kematian a.n Syamsu Anwar.

Kemudian, lanjut Nofal, pemohon juga meminta salinan resmi Surat Keterangan Ahli Waris Syamsu Anwar yang dikeluarkan oleh Lurah Korong Gadang dan salinan resmi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Korong Gadang atas meninggalnya Syamsu Anwar.

"Atas permohonan yang diajukan pemohon, maka Majelis Komisioner memutuskan menerima permohonan pemohon secara keseluruhan. Serta memerintahkan termohon untuk memberikan informasi a quo dengan cara menghitamkan atau mengaburkan informasi data pribadi seseorang sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KI Sumbar," kata Nofal Wiska.

Komentar