Majelis Sidang Kabulkan Permohonan Syarif Isran

Metro-210 hit 17-03-2021 22:13
Ketua Majelis sidang KI, Nofal Wiska serahkan putusan sidang sengketa kepada Syarif Isran selaku pemohon, di Padang, Rabu (17/3). (Dok : Istimewa)
Ketua Majelis sidang KI, Nofal Wiska serahkan putusan sidang sengketa kepada Syarif Isran selaku pemohon, di Padang, Rabu (17/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Majelis sidang sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Sumbar menilai PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) selaku pihak termohon tidak memiliki itikad baik menyelesaikan sengketa informasi dengan Syarif Isran selaku pemohon di sidang sengketa informasi yang digelar di ruang sidang kantor KI Sumbar, Rabu (17/3).

Bahkan majelis sidang memutuskan dengan mengabulkan seluruh permohonan yang disampaikan pemohon.

Dalam sidang sengketa informasi yang digelar hari itu yang berdasarkan hasil sidang sebelumnya, majelis sidang kemudian mengeluarkan beberapa putusan yang dibacakan majelis sidang bergantian.

Baca Juga

Pertama, memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi a quo dengan cara menghitamkan dan/atau mengaburkan informasi yang dikecualikan. Hai ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kemudian, Peraturan Komisi Informasi (PerKI) 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi Sumbar.

Kedua, memerintahkan kepada termohon agar melaksanakan ketentuan layanan informasi publik sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua majelis sidang Nofal Wiska menyampaikan dalam sidang, termohon tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa informasi dengan Pemohon selaku pengguna informasi publik.

"Sementara pemohon memiliki kepentingan secara langsung terkait dengan objek sengketa. Sedangkan, dalam proses persidangan, termohon sering absen dengan berbagai alasan," sebut Nofal.

Dirinya melanjutkan, hingga dilaksanakannya sidang Ajudikasi sengketa a quo dengan agenda pembacaan putusan hari ini (Rabu, red) persidangan hanya dihadiri pemohon saja.

"Seharusnya termohon pada saat memberikan tanggapan ataupun jawaban terhadap suatu permohonan informasi harus melampirkan uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh badan publik termohon sebagaimana ketentuan yang berlaku," tambah Nofal Wiska.

Berdasarkan hal ini, sambung dia, badan publik tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelayanan informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Sementara, Syarif Isran selaku pihak pemohon sangat bersyukur atas putusan Majelis sidang sengketa informasi. Dia mengaku keputusan tersebut sangat adil.

"Alhamdulillah, saya menilai putusan tadi sebuah putusan yang adil. Karena sudah sesuai prosedur dan perundang-perundangan yang berlaku," katanya.

Dia mengaku, telah berjuang untuk memperoleh informasi mengenai dokumen-dokumen siapa saja yang menguasai tanah ulayat kaumnya di wilayah Kinali, Pasbar, seluas 220 hektare selama 1,5 tahun.

"Berbagai proses yang telah saya lalui tidak juga menemukan hasil dan ini membuat saya masih kesulitan memperoleh informasi soal tanah kaum saya itu," ucap Syarif Isran. (*)

Komentar