Isa: Tugas Kominfo Tingkatkan Sumbar jadi Provinsi Informatif

Metro-53 hit 01-05-2021 00:20
Suasana diskusi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar KI Sumbar di kantornya, Jumat (30/4). (Foto : Arzil)
Suasana diskusi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar KI Sumbar di kantornya, Jumat (30/4). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional (Hakin) ke-13, Komisi Informasi (KI) Sumbar mengadakan diskusi tentang keterbukaan informasi di Sumbar, Jumat (30/4).

Dalam diskusi yang digelar di Kantor KI Sumbar itu, Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi menilai, pentingnya keterbukaan informasi di setiap lembaga publik.

"Melalui peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (Hakin) saat ini, setiap informasi harus dimasivkan. Tidak ada informasi yang harus ditutupi, selagi itu berhubungan dengan kepentingan publik," ungkap Adrian Tuswandi saat itu.

Baca Juga

Meski keterbukaan informasi sudah digaungkan sejak 13 tahun lalu, namun Adrian menilai keterbukaan informasi masih belum diakui secara de jure, walau secara de facto-nya sudah ada sejak 13 tahun silam.

Dia juga menegaskan, Presiden RI Joko Widodo pernah menyebutkan beberapa tahun lalu Keterbukaan Informasi menjadi keharusan, begitu juga penegasan Gubernur Sumbar periode sebelumnya yakni Irwan Prayitno menyebutkan Keterbukaan Informasi Publik itu sebuah keniscayaan. Merujuk dari dua penegasan diatas, maka Adrian Tuswandi meminta agar aspek keterbukaan informasi publik di Sumbar harus dimasivkan.

Sejalan dengan keinginan KI Sumbar membumikan Keterbukaan Informasi Publik itu, Adrian menyebut pihaknya (KI Sumbar, red) juga membangun kemitraan dengan sejumlah jurnalis di Sumbar agar Keterbukaan Informasi Publik itu benar-benar bisa dipahami masyarakat luas di Sumbar.

"Sebab keterbukaan informasi publik itu merupakan hak warga negara untuk tahu menyangkut kinerja badan publik yang menggunakan uang negara," tukas Adrian.

Sedangkan pemerhati keterbukaan informasi publik, Isa Kurniawan yang juga hadir dalam diskusi itu menyampaikan ada dua benang merah yang merefleksikan keterbukaan informasi publik di Sumbar.

"Pertama soal keterbukaan informasi mampu mensejahterakan dan juga keterbukaan Informasi juga ada aspek hukum (pidananya)," kata Isa Kurnaiwan.

Kemudian dari sisi jurnalis, dia menilai keterbukaan informasi merupakan Ruh bagi para jurnalis.

Soalnya dalam mengimplementasikan sebuah berita, jurnalis memang diminta menginformasikan yang sebenarnya sesuai fakta yang ada. Isa juga menyingung peran dari Kepala Dinas kominfo Sumbar, Jasman Rizal untuk bisa mempertahankan prediket informatif bagi Sumbar.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman Rizal mengaku saat ini prediket Sumbar yang pernah menyandang predikat Provinsi Informatif saat ini mengalami penurunan.

Dia menyebut, satu hal yang sangat penting saat ini adalah pembenahan bagi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Di samping konsolidasi internal antara Komisi Informasi dengan Diskominfo.

"Ini penting, dalam upaya mempertahankan predikat Sumbar sebagai Provinsi Informatif, atau setidaknya Menuju Provinsi Informatif," kata Jasman.

Komentar