Bawaslu Sumbar Sampaikan 4 Hal yang Harus Diperhatikan

Metro-162 hit 05-05-2021 22:44
Pimpinan Bawaslu Sumbar, Vifner saat membuka rapat evaluasi menyangkut pengawas Bawaslu di Pilkada Sumbar tahun kemarin. (Foto : Arzil)
Pimpinan Bawaslu Sumbar, Vifner saat membuka rapat evaluasi menyangkut pengawas Bawaslu di Pilkada Sumbar tahun kemarin. (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar bersama jajarannya dari kabupaten kota dan sejumlah pimpinan partai politik serta Ormas dan OKP mengikuti rapat evaluasi pengawasan pilkada serentak 2020 Sumbar, di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (5/5).

Pandangan Bawaslu, rapat evaluasi itu perlu dilakukan guna mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak menyangkut tahapan pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Sumbar dan jajarannya dalam pilkada kemarin.

"Kendati proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 Sumbar telah usai dilaksanakan, namun kami dari merasa perlu dilakukan evaluasi terhadap proses pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Sumbar dan jajarannya selama masa pilkada serentak 2020 itu," kata pimpinan Bawaslu Sumbar, Vifner kepada Arunala.com di sela-sela rapat evaluasi itu.

Baca Juga

Setidaknya, sebut Vifner, dalam catatan Bawaslu Sumbar ada empat hal yang jadi perhatian pihaknya.

"Pertama menyangkut persoalan tentang aturan/regulasi tahapan penyelenggaraan pilkada serentak kemarin," kata Vifner.

Terkadang, sebut dia, regulasi atau aturan dari tahapan itu ada kerancuan yang dilakukan penyelenggara atau ada aturan yang muncul secara mendadak.

"Akibatnya ada sebagian penyelenggaran menerjemahkan aturan itu menurut nalar mereka yang berkonsekuensi pada sidang kode etik di DKPP," tukas Vifner.

Kemudian persoalan kedua adalah menyangkut teknis penyelanggaraan. Untuk hal ini menurut Vifner perlu dikritisi.

"Soalnya pemilu saat pandemi dibanding sebelum pademi ada perbedaannya. Tentu secara teknis, penyelenggaraan tahapan pilkada atau pemilu nantinya ada yang berubah," jelasnya.

Untuk persoalan ketiga, sambung dia, yakni menyangkut persiapan evaluasi penyelenggaraan itu sendiri.

Sebab, terang Vifner, belum semua para penyelanggara teknis pada tahapan pemilihan itu memahami tugas mereka sesuai aturan yang ada.

"Persoalan ini timbul bisa saja karena bimbingan teknis (Bimtek) bagi penyelenggara teknis kurang diberikan mengingat dimasa pandemi. Dan apa bila Bimtek dilakukan secara daring, saya rasa itu juga kurang maksimal," tukuk Vifner

Jadi dia meminta agar Bimtek bisa diberikan langsung sehingga bisa diketahui secara pasti sejauh mana pemahaman mereka di bidang pengawasan pemilihan.

Selain itu, lanjut Vifner, ada juga faktor ketidakseriusan penyelenggara melakukan tugasnya. Iniditemukan di jajaran kpu maupun jajaran Bawaslu.

"Akibat dari permasalahan itu tidak jarang berujung pada kasus pelanggaran," ujar dia.

Sedangkan faktor keempat yang disampaikan Vifner adakah menyangkut evaluasi partisipasi pemilih. Sebab data Bawaslu Sumbar yang ada menunjukan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Sumbar didominasi oleh temuan Bawaslu, bukan dari laporan masyarakat.

"Ini menunjukan kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran pemilihan masih rendah," kata Vifner.

Hal lain disampaikan Vifner, diikutkannya parpol, Ormas, OKP dan juga wartawan dalam rapat evaluasi kali ini, karena mereka itu menyaksikan dan memperhatikan secara langsung proses pemilihan.

"Untuk itu, dalam rapat evaluasi ini kami juga minta masukan dan sarannya untuk kemudian dijadikan perbaikan bagi kami dari sisi pengawasan pemilihan," kata Vifner.

Sedangkan Kepala Kesekratarian Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin menyebutkan selama proses pelaksanaan pilkada serentak 2020 Sumbar kemarin, Bawaslu telah laksanakan pengawasannya baik untuk pilgub, pilbup, dan pilwako pada 2020 di Sumbar.

"Namun dalam pelaksanaan pengawasan itu tentu tidak lepas dari kurang dan lebihnya, maka dari itu melalui rapat evaluasi hari ini kami harapan bisa mendapatkan masukan demi kebaikan pelaksanaan pengawasan yang lebih baik bagi Bawaslu di Sumbar," kata Karnalis Kamaruddin.

Komentar