Nurnas: Ada Kelemahan Sistem Pengelolaan Keuangan

Metro-152 hit 17-05-2021 14:06
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas. (Dok : Istimewa)
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Hasil predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemprov Sumbar untuk tahun 2020, dikritisi DPRD Sumbar.

Pasalnya, DPRD Sumbar menerangkan masih adanya temuan dan rekomendasi BPK RI yang harus disikapi Pemprov Sumbar, meski dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumbar dapat WTP.

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Muhammad Nurnas, kepada media di Padang, Senin (17/5).

Baca Juga

"Jangan senang dan eforia dulu, meski sudah sembilan kali dapat WTP dari BPK, karena ada temuan BPK RI atas penggunaan uang rakyat yang dinilai tidak sesuai ketentuan, dan itu selalu ada di setiap kali predikat opini WTP yang diraih Pemprov Sumbar," ujarnya.

Disampaikan Nurnas, BPK Sumbar pada laporan ke DPRD Sumbar, menilai ada kelemahan sistem pengendalian dan kepatuhan pada ketentuan UU yang berlaku terhadap penggunaan uang rakyat.

Adanya temuan BPK itu, Nurnas lalu menyarankan Gubernur Sumbar, harus kembali memperkuat SDM di Inspektorat dan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bakehuda).

"Sebab berdasarkan hasil temuan BPK Sumbar menunjukkan adanya ketidakpahaman mereka tentang sistem pengendalian keuangan. Masa WTP beruntun, namun temuan ketidakpatuhan keuangannya mencapai miliaran rupiah juga," tukas Nurnas lagi.

Untuk itu dirinya minta gubernur untuk menindaklanjuti dan mematuhi semua rekomendasi dari BPK Sumbar tersebut.

"Setorkan kembali semua yang menjadi temuan BPK itu. Jika tidak maka siap-siap hadapi proses hukum," ujar Nurnas.

Dia merinci, adapun temuan ketidakpatuhan pada sistem pengelolaan keuangan daerah di Pemprov Sumbar diantaranya pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar menyangkut kegiatan penerimaan peserta didik dalam jaringan 2020, tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.516.788.058.

Kemudian, pengadaan barang untuk pencegahan Covid-19, tidak sesuai ketentuan senilai Rp.7.631.548.000, dan selanjutnya Penjualan BMD berdasarkan SK Gubernur di Biro Umum tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, lanjut Nurnas, ada juga temuan BPK menyangkut pengerjaan pembangunan seperti Main Stadium di Lubuk Alung, Gedung Kebudayaan, selter Linggarjati, Gedung OK Center RSUD M Natsir, dan Gedung IGD RSUD Achmad Mukhtar.

"Kalau dilihat pengerjaannya tidak teliti dalam perencanaannya, dan ini membuat saya merasa miris," kata Nurnas.

Komentar