Penanganan Covid di Sumbar Bisa Berbasis KIP

Metro-53 hit 22-05-2021 19:19
Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi. (Dok : Istimewa)
Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Kasus Covid-19 terus mengurita di Sumbar, bahkan hari ini (Jumat, red), sesuai informasi yang disampaikan Kemenkes RI menyebutkan dua kota di Sumbar yakni Bukittinggi dan Solok berada dalam zona merah.

Terus apakah Sumbar pasrah hingga seluruh provinsi ini berlabel zona merah? Komisioner Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi menjawabnya, tentu tidak.

Adrian mengatakan semangat bersama dan bergerak bersama adalah kunci mengeluarkan Sumbar dari zona merah, oranye atau kuning pandemi Covid-19.

Baca Juga

"Caranya adalah tegakkan protokol kesehatan (prokes) dengan patuh, tidak. ada cara lain selain itu untuk menekan dan memutus rantai penyebaran virus korona. Bahkan obatnya belum ada, vaksinasi juga belum jaminan terbebas dari terpapar Covid-19, " ujar Adrian, di Padang, Jumat (22/5).

Meski prokes 3M (masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan) telah masiv disosialisasikan, namun Adrian tetap memintan public untuk tidak membandel dan abai terhadap pandemi ini.

"Tegakkan prokes ketat, butuh pengawasan dan penegakkan hukum atau tindakan, prokes adalah keputusan nasional, Sumbar juga punya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), apalagi perangkat itu bisa menjadi penegakan hukum," ujarnya.

Dia juga meminta dalam penerapan penegakkan aturan terkait Covid-19 ini, tentu harus transparan dilakukan, dan juga pengawasan serta penegakan hukum prokes itu mesti berbasisikan keterbukaan informasi publik (KIP).

"Jangan tebang pilih, dan pihak berkompeten harus terbuka informasi publik dalam mengawasi dan menindak siapa saja yang abaikan protokol kesehatan itu. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan kita semua, Kita tak ingin ada ledakan kasus dan tsunami Covid-19 di Sumbar ini," tukas Adrian lagi.

Silakan gunakan berbagai perangkat sosialisasi, baik website resmi badan publik maupun masif di platform media sosial. "Yang terpenting dalam penegakkan hukum termasuk bentuk sanksinya, publik berhak tahu," kata Adrian. (*)

Komentar