Kementerian PUPR Realokasikan Anggaran Senilai Rp36,19 T

Metro-192 hit 14-04-2020 12:06
Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono saat berikan keterangan di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (13/4). (Foto : Istimewa)
Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono saat berikan keterangan di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (13/4). (Foto : Istimewa)

Penulis: Darizon Y | Editor: MN. Putra

Jakarta, Arunala - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi anggaran sebesar Rp36,19 triliun untuk membantu mengatasi Covid-19.

Anggaran tersebut diambil dari total anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120 triliun. Apa yang dilakukan kementerian ini sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Jadi dari Rp120 triliun, total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 direalokasi dan di-refocusing sebesar Rp36,9 triliun," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono saat memberikan keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (13/4).

Baca Juga

Adapun rincian realokasi anggaran terdiri dari yang pertama, diberikan atau dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung kepada Bansos dan kegiatan lain, yang berhubungan langsung dengan Covid-19 sebesar Rp24, 53 triliun.

Kemudian anggaran sebesar ini berasal dari anggaran lain yang dipangkas seperti perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat kerja serta seminar dan lainnya.

"Rp24,53 triliun ini berasal dari pemangkasan 50 persen perjalanan dinas dan biaya-biaya apa rapat kerja, dan sejenisnya seperti seminar," ungkap Menteri Basuki.

Selanjutnya, Kementerian PUPR juga membuat paket-paket yang bisa ditunda tahun depan. Dalam hal ini paket tersebut tetap dilakukan tender namun pelaksanaannya tahun depan.

"Jadi bisa diistilah kami "dijereng". Yang tadinya single year menjadi multi year, jadi itu masih bisa dikerjakan untuk tahun depan. Kemudian untuk paket-paket yang software yang bisa ditunda, kita kick off-kan baru nanti tahun depan kita kerjakan. Totalnya adalah sekali lagi Rp24,53 triliun rupiah," terang Menteri Basuki.

Kemudian mengenai refocusing, Basuki menjelaskan ada dua hal. Pertama untuk melaksanakan pembangunan yang langsung dibutuhkan untuk mengatasi Covid-19 seperti penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang, sebesar Rp400 miliar, dengan totalnya adalah Rp1,66 triliun rupiah.

"Terdiri untuk apa? Untuk Pulau Galang menyiapkan prasarana observasi di Pulau Galang, kemudian merehabilitasi Rumah Sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, kemudian juga untuk untuk apa pembelian alat-alat pendukung lainnya," jelas Basuki.

Selanjutnya, Kementerian PUPR juga melaksanakan percepatan program Padat Karya Tunai, yakni memberikan pekerjaan yang tidak membutuhkan teknologi di wilayah pedesaan guna mempertahankan daya beli masyarakat.

"Apa itu Padat Karya Tunai? Padat Karya Tunai adalah memberikan pekerjaan yang low technology, tidak membutuhkan teknologi, tapi Padat Karya di daerah desa di pedesaan. Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa," pungkas Basuki. (rel)

Komentar