Pemko Pariaman Butuh Replikasi Inovasi

Metro-86 hit 26-08-2021 19:44
Suasana Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi dan Penetapan Replikasi Inovasi Hub JIPP Sumbar, yang diselenggarakan oleh Kemen PANRB, Kamis (26/8). (Dok : Istimewa)
Suasana Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi dan Penetapan Replikasi Inovasi Hub JIPP Sumbar, yang diselenggarakan oleh Kemen PANRB, Kamis (26/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Pariaman, Arunala -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membentuk simpul kerja sama antar lembaga, yakni Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).

Langkah dilakukan pihak Kementerian ini untuk mendorong agar top inovasi di bidang pelayanan publik makin banyak direplikasi, di tengah keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia.

Terkait hal itu, pihak kemeterian ini kemudian menyelenggarakan Focus Group Discussion(FGD)Identifikasi dan Penetapan Replikasi Inovasi Hub JIPP Sumbar. Dan sejumlah OPD di Kota Pariaman juga mengikuti FGD ini secara virtual di ruang rapat Sekko Pariaman, Kamis (26/8).

Baca Juga

Sedangkan Kabag Organisasi Kota Pariaman, Lia Lestari yang juga ikut FGD itu menyebutkan kegiatan itu bertujuan menampung sejumlah masalah apa yang ada di daerah, dan inovasi apa yang bisa direplikasi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut agar ada solusinya.

"Untuk masalah yang ada di Kota Pariaman saat ini, yang butuh replikasi inovasi adalah bidang kesehatan dan bidang pariwisata, disamping masalah-masalah lainnya yang juga butuh solusi," kata Lia Lestari.

Setelah mengidentifiaksi masalah-masalah yang ada, lanjut Lia, selanjutnya disampaikan ke provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian PANRB yang punya Bank Inovasi yang bisa direplikasi oleh daerah-daerah sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Jika inovasi tersebut cocok dengan apa yang dibutuhkan daerah, maka kami bisa mereplikasinya, atau bisa dijadikan sebuah inovasi baru agar lahir satu inovasi yang baru dan unik di Kota Pariaman, jadi kenapa tidak kami lakukan," tukas Lia Lestari lagi.

Dia juga menekankan, perlu ada ketegasan secara tertulis dari Pemko Pariaman ke provinsi guna menyampaikan inovasi apa yang akan dipilih untuk direplikasi. Untuk hal ini pemko diberi batas waktu paling lambat sampai 30 Agustus 2021 ini, agar bisa dilihat dan diketahui oleh pihak kementerian menyangkut inovasi mana yang akan direplikasi itu.

Komentar