Alirman Sori: Pembicaraannya masih Secara Parsial

Metro-175 hit 14-09-2021 20:20
Anggota MPR dari unsur DPD RI,  Alirman Sori. (Dok : Istimewa)
Anggota MPR dari unsur DPD RI, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Wacana amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945, yang sebelumnya sempat mencuat ke publik, dinilai oleh anggota MPR dari unsur DPD RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar), Alirman Sori, masih jauh dari kenyataan.

Bahkan dia melihat, tidak ada tanda-tanda yang konkrit terkait wacana amandemen itu.

"Rencana perubahan konstitusi baru sebatas wacana, progressnya juga belum jelas, hanya hebohnya yang luar biasa," kata Alirman Sori kepada Arunala.com , Selasa malam (14/9).

Baca Juga

Menurut dia, perubahan konstitusi bukanlah hal yang tabu, perubahan kapan saja bisa dilakukan, karena sudah ada aturan yang mengatur untuk melakukan perubahan.

Pertanyaan mendasar adalah apakah perubahan kebutuhan atau kepentingan pihak tertentu?.

Wacana perubahan kelima, terang Alirman Sori, awalnya adalah terkait dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau Pokok-Pokok Haluan Negara untuk sebagai pedoman kebijakan pembangunan nasional telah bertransformasi timbulnya ide-ide nakal tentang masa jabatan presiden tiga periode atau masa jabatan presiden diperpanjang tiga tahun.

"Dampak dari ide nakal dan genit tersebut telah menimbulkan kecurigaan dan kekuatiran menjadi bola liar dan pembuka pintu pandora politik yang sulit dikendalikan," ujar Alirman Sori lebih lanjut.

Kekuatiran dimaksud, tukas dia, sangat beralasan, karena apabila mayoritas anggota MPR menyetujui perubahan, tidak menutup kemungkinan segala sesuatu bisa saja terjadi diluar dugaan.

"Tapi apabila rencana perubahan konstitusi dilandasi dengan semangat kepentingan berbangsa dan bernegara dan sikap kenegarawanan pasti hasilnya akan baik," Alirman Sori menegaskan.

Dia menerangkan, menelisik wacana perubahan secara konseptual belum terlihat secara serius, pembicaraannya masih parsial dan orang perorangan sebagai anggota majelis.

"Yang pasti jika perubahan konstitusi dilakukan harus melibatkan partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, tidak bisa hanya satu tangan kekuasaan yang disebut MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD," kata Alirman Sori.

Komentar