Rabu Depan Sumbar Terapkan PSBB

Metro-239 hit 18-04-2020 16:40
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (Foto : tribunpadang.com)
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (Foto : tribunpadang.com)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Rabu (22/4) depan, Pemprov Sumbar resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini menyusul telah keluarnya persetujuan Kemenkes yang menerima permintaan Pemprov Sumbar tentang PSBB, Jumat kemarin.

"Direncanakan hari Rabu (22/4) Pemprov Sumbar mulai menerapkan PSBB, untuk dua minggu lamanya," ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai rapat persiapan PSBB Sumbar dengan OPD terkait di Auditorium Gubernur Sumbar, Sabtu (18/4).

Setelah itu, kata Irwan Prayitno, ini akan dievaluasi apakah diperpanjang atau tidak. Namun untuk batasan atau larangan yang diberlakukan selama PSBB masih difinalisasi pemprov bersama kabupaten dan kota serta instansi terkait.

Baca Juga

Irwan menyampaikan, hari ini pihaknya masih rapat memantapkan konsep penerapan PSBB.

"Persiapan dengan kabupaten dan kota sudah tiga hari lalu. Nah hari ini, kami mantapkan. In Syaa Allah nanti ditambah lagi beberapa yang kurang, besok siap konsepnya," imbuhnya.

Untuk Senin besok (20/4) rapat dilanjutkan ke tahap finalisasi dengan bupati dan wali kota tentang konsep pelaksanaan PSBB Sumbar.

"Ini perlu disosialisasikan karena ada juga kewenangan kabupaten dan kota untuk menangani PSBB ini," ujarnya.

Irwan menyatakan, sosialisasi PSBB Provinsi Sumbar sudah mulai dilakukan hari ini, baik melalui media sosial, media massa, billboard di seluruh Sumbar, termasuk daerah perbatasan.

"Untuk regulasi, rencananya akan saya tanda tangani semua hari ini. Saya akan menyurati semua yang terkait seperti hotel, restoran melalui asosiasinya, mall, tempat perbelanjaan, angkutan umum lewat organda," ucapnya.

Sebelumnya, Tim Tanggap Darurat Covid-19 Fisip Unand telah memberikan rekomendasi mereka kepada Gubernur yang meminta Pemprov segera menerapkan PSBB provinsi.

Menurut Koordinator Tim Tanggap Darurat Covid-19 FISIP Unand Aidinil Zetra alasan mereka memberi rekomendasi itu beranjak dari hasil survei expert judgement yang melibatkan dosen Unand, UNP, UIN IB, para profesional, pemred dan jurnalis serta pelaku usaha, menunjukkan ada 99 persen responden menyatakan telah memahami kebijakan PSBB dan dampak sosial, ekonomi dan psikologi yang ditimbulkannya.

Lalu sebanyak 88 persen dari responden berpendapat Pemprov Sumbar sudah sepatutnya mengambil kebijakan PSBB itu.

"Namun begitu, pemprov bersama pemkab dan pemko diminta segera memperkuat manajemen krisis untuk semua level kepemimpinan," kata Aidinil Zetra.

Selain itu, pintanya, rantai komando perlu diperkuat. Sistem komunikasi disusun lebih efektif dalam skala yang lebih luas sehingga memenuhi kebutuhan informasi warga yang sangat majemuk.

"Untuk itu harus bergerak lebih sistematis dalam mengelola krisis yang sedang dihadapi, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat RT dan jorong," kata Aidinil Zetra.

Komentar