Jakarta, Arunala.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan desak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menyusul meningkatnya tuntutan dari masyarakat.
Desakan ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, yang menyoroti berbagai persoalan yang muncul di lapangan terkait proyek tersebut. Ia menekankan pentingnya evaluasi komprehensif agar PIK 2 tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Kita melihat ada banyak persoalan di lapangan terkait PSN PIK 2. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, harus melakukan evaluasi secara komprehensif agar proyek ini tidak justru merugikan masyarakat,” ujar Rahmat dari rilisnya diterima media, Selasa (14/1/2025).
Rahmat menilai resistensi masyarakat terhadap PIK 2 perlu menjadi perhatian serius. Ia menekankan bahwa pelaksanaan proyek harus mengutamakan kepentingan publik dan mematuhi peraturan yang berlaku, terutama terkait tata ruang dan lingkungan.
“Proyek ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi saja. Aspek sosial, hukum, dan lingkungan harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban atas nama pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut Rahmat mengingatkan bahwa status PSN yang disandang PIK 2 tidak dapat dijadikan alasan bagi pengembang untuk mengabaikan hak-hak masyarakat.next
Komentar