Alirman Sori Minta Perkuat Kolaborasi Pemda dengan DPD

Metro- 18-10-2021 19:55
Alirman Sori bersama tiga anggota DPD RI asal Sumbar lainnya saat diskusi dengan para kepala OPD di Setprov Sumbar, Senin (18/10). (Foto : Arzil)
Alirman Sori bersama tiga anggota DPD RI asal Sumbar lainnya saat diskusi dengan para kepala OPD di Setprov Sumbar, Senin (18/10). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Sejumlah masukan diterima empat anggota DPD RI asal Sumbar saat lakukan pertemuan dan diskusi dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, di auditorium gubernuran, Senin siang (18/10).

Pertemuan yang berkaitan masa reses anggota DPD RI itu, yakni Emma Yohanna, Muslim M Yatim, Leonardy Harmainy serta Alirman Sori itu dihadiri juga Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dan Sekprov Hansastri.

Dalam pertemuan banyak hal disampaikan kepala OPD, mulai bidang pendidikan, infrastruktur kesehatan, persoalan kebutuhan pupuk, ketersediaan bibit hingga masalah UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga

Seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Adip Alfikri yang menyinggung soal isu nasional tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SMA/SMK.

"Saya dapat kabar, penerimaan PPDB tahun ini, Sumbar tidak diizinkan lagi menerima siswa dengan jalur Tahfiz, karena dinilai diskriminatif. Padahal ini merupakan muatan lokal dan juga jadi ciri khas Sumbar dalam penerimaan siswa baru untuk SMA/SMK," ujar Adip saat itu.

Kemudian, Adip juga menyampaikan soal gebyar vaksinasi bagi para siswa, yang menurutnya kalau diwajibkan kepada siswa, takutnya akan ditegur oleh pusat.

"Sedangkan di sisi lain kinerja bidang pendidikan juga harus berkontribusi pula untuk capaian vaksinasi tersebut. Buktinya Sumbar saat ini mewajibkan para guru SMA/SMK untuk vaksin, kecuali mereka yang memang tidak diizinkan nakes karena komorbid," kata Adip Alfikri lagi.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar, Safrizal menyampaikan kebutuhan pupuk dan bibit bagi Sumbar.

"Saat ini Sumbar butuh pupuk untuk perkebunan dan tanaman pangan sebanyak 463 ribu ton, sementara alokasikan sekitar 180 ribu. Untuk hari ini, pupuk jenis NPK sudah terealisasi sebanyak 85 persen dari jumlah pupuk yang ada," terang Safrizal.

Dengan masih adanya kekurangan, imbuh Safrizal, pihaknya sudah mengusulkan penambahan sebanyak 10 ribu ton.

"Untuk itu, dengan adanya para anggota DPD RI asal Sumbar ini, saya sangat berharap agar bisa membantu merealisasikan usulan pupuk yang 10 ribuan ton itu kepada kementerian bersangkutan," harap Safrizal.

Sedangkan Alirman Sori yang jadi pimpinan dari anggota DPD RI asal Sumbar yang hadir hari itu, mengaku cukup banyak masukan yang mereka dapatkan dari pihak OPD di Pemprov Sumbar ini.

"Terkait masukan dari tiap OPD itu, nantinya akan ditampung oleh masing-masing anggota DPD yang hadir dalam pertemuannya ini, misalnya persoalan menyangkut UU tentang hubungan antara pusat dengan pemda yang nantinya akan ditampung oleh Komite 1 DPD RI yang saya wakili," kata Alirman Sori.

Sedang persoalan menyangkut UU Cipta Kerja, sebut Alirman Sori, nantinya akan jadi masukan bagi Komite 2, yakni Emma Yohanna. Untuk persoalan kesehatan atau vaksinasi, nantinya jadi bahan masukan bagi Komite 3 yang diwakili Muslim M Yatim, terakhir persoalan menyangkut UU Bumdes, nantinya dihandel oleh Leonardy Harmainy yang berada di Komite 4 DPD RI.

Mendapati cukup banyak masukan OPD itu, Alirman Sori meminta adanya kolaborasi antara para anggota DPD RI itu dengan Pemprov Sumbar.

Komentar