:

* Setiap OPD wajib mengintegrasikan target dan indikator SPM secara eksplisit dalam dokumen perencanaan.

* Penetapan target layanan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan semata menyesuaikan ketersediaan anggaran.

* Pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, seperti CSR, kemitraan swasta, dan sumber sah lainnya, harus lebih didorong.

* Diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah untuk menyelesaikan kendala data, lahan, infrastruktur, hingga sinkronisasi kebijakan antarwilayah.

* Pemprov akan terus meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap kabupaten kota sebagai bagian dari komitmen bersama.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri, dalam pemaparannya menegaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga momentum untuk refleksi dan konsolidasi lintas OPD.

"Kita ingin memastikan bahwa seluruh OPD memandang SPM bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai alat perubahan. Tantangan anggaran atau teknis harus dijawab dengan kreativitas dan semangat kolaborasi," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa ke depan, pemprov akan memperkuat sistem monitoring dan pelaporan berbasis data, agar setiap progres SPM bisa diukur secara objektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumbar menegaskan bahwa penerapan SPM adalah tanggung jawab bersama lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan.

Bukan sekadar memenuhi kewajiban regulatif, tetapi menjadi instrumen penting dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat.

"Kalau masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya," pungkasnya. (dpg)