.
Di tingkat daerah, Rahmat melakukan advokasi dan literasi terkait Program Sertifikasi Tanah Ulayat di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, serta mengawal aspirasi pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan dan Ranah Indojati.
Dia juga memastikan 3.567 siswa kurang mampu memperoleh hak melalui beasiswa Program Indonesia Pintar di Sumbar.
"Semua upaya ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita untuk terus menindaklanjuti aspirasi masyarakat di tingkat nasional maupun daerah," jelasnya.
Dalam konteks nasional, Rahmat aktif mendorong DPR menyetujui RUU Perampasan Aset dalam 30 hari sebagai langkah strategis pemulihan aset negara.
Mengenai reformasi Polri dan penyelidikan kasus kematian Afan Kurniawan, Rahmat menegaskan komitmennya menindaklanjuti tuntutan tersebut di DPR.
"Tuntutan untuk reformasi Polri dan penyelidikan tuntas kasus almarhum Afan Kurniawan, termasuk lainnya sangat penting dan akan terus kami dorong di dalam DPR. Termasuk menuntut Presiden agar segera mereformasi institusi Polri," tegasnya.
Rahmat menegaskan seluruh program dan aspirasi yang diperjuangkannya telah disampaikan melalui berbagai forum dan media.
Pernyataan ini sekaligus berfungsi sebagai laporan akuntabilitas publik, menunjukkan dirinya proaktif dan berorientasi pada hasil. (*)
Komentar