Padang, Arunala.com - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan, inovasi pelayanan pajak melalui wacana pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Nagari (Samsat Nagari).

Dirinya menilai, hal ini merupakan langkah yang tepat karena akan mempermudah masyarakat yang selama ini terkendala jarak untuk mengakses layanan pajak.

"Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, kita harus memaksimalkan potensi PAD yang ada. Dengan begitu, program pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa berjalan optimal," ujar Muhidi.

Ini diungkapkan Muhidi bersama Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon dan Kasubag Humas Protokol, Dahrul Idris saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD Samsat Kabupaten Padangpariaman, Selasa (23/9/2025).

Dikatakan Muhidi, kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kinerja pelayanan serta mencari terobosan baru dalam meningkatkan PAD yang berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD juga berharap capaian realisasi target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Pariaman yang saat ini baru 70 persen bisa ditingkatkan.

Muhidi menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran UPTD Samsat Kabupaten Padangpariaman.

Dan juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemda dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak demi kemajuan Sumbar.

Selain sektor pajak, Muhidi juga menyoroti perlunya pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD, seperti melalui pola kerja sama penyewaan, skema Build Operate Transfer (BOT), maupun bentuk lainnya.

Muhidi juga menegaskan pentingnya penanganan tambang liar yang menimbulkan kerusakan jalan dan dampak buruk bagi lingkungan.

"Persoalan ini membutuhkan koordinasi yang optimal dengan pemerintah kabupaten/kota, karena pemerintah provinsi tidak bisa berjalan sendiri," ujarnya.

Menyinggung soal penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Muhidi menilai bisa menjadi solusi legalisasi tambang rakyat asal didukung regulasi yang jelas dan koordinasi hingga ke pemerintah pusatnext