.
Menurutnya, tren tersebut menunjukkan pemanfaatan hasil hutan yang masih berlangsung sangat intensif.
"Data nanti akan kami berikan, tidak perlu disebutkan nama PT-nya. Tetapi menurut kami ini juga menyumbang besar terhadap bencana banjir," katanya.
Dia mengingatkan bencana yang melanda Sumatera dalam beberapa waktu terakhir tidak berdiri sendiri. Kerusakan ekologis, lemahnya pengawasan, dan relaksasi aturan menurutnya saling berkelindan memperburuk dampak bencana.
Rahmat menyayangkan apabila kementerian menyampaikan narasi yang menafikan hubungan antara deforestasi dan banjir.
Dalam kondisi ratusan warga meninggal dan ratusan lainnya belum ditemukan, ia menilai pemerintah perlu melihat akar masalah secara jujur.
"Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat," ujarnya.
Rahmat menegaskan evaluasi regulasi tidak semata langkah administratif, tetapi bagian dari upaya mengembalikan kontrol negara terhadap kawasan hutan.
Dia berharap pemerintah bersedia meninjau ulang ketentuan dalam UU Cipta Kerja, terutama pasal-pasal yang mengurangi ruang pengawasan serta penegakan hukum.
"Ini momentum bagi kita untuk mengoreksi kebijakan yang tidak berpihak pada perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat," ucapnya. (cpt)
Komentar