Padang, Arunala.com - Ketersediaan pangan pascabencana serta menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 ini, Pemprov Sumbar menyiapkan sejumlah langkah strategis menjaga stabilitas harga.
Pasalnya, di saat-saat itu harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya cenderung terjadi lonjakan sehingga memicu timbulnya inflasi.
Dalam menjaga harga itu tetap stabil, Pemprov Sumbar mengajukan permintaan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna memastikan kecukupan cadangan pangan daerah dalam tiga bulan ke depan.
Ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat kegiatan forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, di Padang, Kamis (22/1/2026).
High Level Meeting TPID tahun ini sebagai respons pemprov atas meningkatnya tekanan inflasi akibat dampak bencana serta tingginya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
Mahyeldi mengungkapkan, Sumbar alami kerugian besar akibat bencana hidrometeorologi, dampak terparah terjadi pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan dan perikanan.
"Dampak tersebut juga berpengaruh langsung terhadap produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan di Sumbar," ucapnya.
Mahyeldi menuturkan, data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Sumbar di 2025 lalu menunjukkan tren peningkatan, terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Tekanan inflasi tersebut, terangnya, berpotensi semakin meningkat seiring terganggunya pasokan pangan akibat bencana dan tingginya permintaan.
"Jika tidak dimitigasi segera, kondisi tersebut tentu akan semakin memperparah tekanan inflasi bagi Sumbar," ujar Mahyeldi lagi.
Jadi, menghadapi kondisi tersebut, Mahyeldi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
Baik itu dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, maupun seluruh pemangku kepentingan, dalam upaya pengendalian inflasinext
Komentar