Padang, Arunala.com - Pemprov Sumbar menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Langkah ini sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, evaluasi tersebut penting untuk memastikan kualitas perencanaan, konsistensi dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
"Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan," ujar Mahyeldi.
Hal itu disampaikannya saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar, bersama bupati dan wali kota se Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/4/2026).
Mahyeldi menyebut, berbagai masukan dan rekomendasi strategis dari BPKP menjadi bahan penting dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Untuk itu, sinergi antara Pemprov Sumbar dan BPKP perlu terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
"Pengawasan dari BPKP sangat diperlukan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap program prioritas, khususnya pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana, mengingat Sumbar merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
"Kita perlu memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sumbar membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto menegaskan, komitmen pihaknya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratifnext
Komentar